Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperketat evaluasi terhadap indeks capaian pembangunan manusia daerah. Langkah ini diambil guna memetakan akselerasi program di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan makro yang dinilai masih memerlukan intervensi taktis.
Dalam forum koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Balai Petitih, Kamis (2/7/2026), diungkap data bahwa IPM Kalimantan Barat untuk tahun 2025 telah menyentuh angka 72,09. Kendati naik dari angka 71,19 pada tahun sebelumnya dan masuk dalam kategori tinggi, posisi capaian tersebut secara regional masih menempati urutan paling bawah di antara provinsi lain di Pulau Kalimantan.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi kenaikan angka indikator tersebut, namun ia memberikan catatan bahwa pencapaian kuantitatif di atas kertas tidak boleh dijadikan standar akhir keberhasilan pembangunan wilayah.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Norsan.
Baca Juga Kalbar Dapat Kucuran Rp178 Miliar Inpres Jalan, Gubernur Targetkan 80 Persen Jalan Mantap
Norsan menekankan bahwa esensi utama pembangunan daerah bertumpu pada pemerataan fasilitas pelayanan publik yang dampaknya dapat dirasakan langsung secara riil oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Evaluasi Tiga Dimensi dan Intervensi Sektor Riil
Guna mendorong pemulihan indeks secara berkelanjutan, Pemprov Kalbar mengklaim tengah menggenjot sejumlah program taktis. Di sektor pendidikan, perhatian difokuskan pada pemangkasan angka putus sekolah melalui Program Internet Gratis untuk Sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, serta Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).
“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Norsan.
Baca Juga Gubernur Ria Norsan Minta 99 Lurah di Kalbar Lakukan Transformasi Digital
Pada dimensi kesehatan perkotaan dan desa, intervensi diarahkan melalui pengembangan lima rumah sakit regional, perluasan Universal Health Coverage (UHC), serta pemangkasan kasus stunting. Berbagai program ini diklaim berdampak pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UHH) Kalbar sebesar 0,34 tahun atau tumbuh 0,46% pada tahun 2025.
Sementara pada dimensi standar hidup layak, kendali inflasi, operasi pasar murah, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan hilirisasi komoditas unggulan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja.
“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM,” urai Norsan.
Di akhir arahannya, ia meminta Satgas IPM tidak bekerja secara birokratis melainkan berbasis akurasi data lapangan yang terukur guna merumuskan rencana aksi di setiap kabupaten/kota.
“Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Satgas IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.
Baca Juga Buka Festival Bakcang Pontianak 2026, Ria Norsan Ajak Warga Rawat Keberagaman
BPS Sebut Kecepatan Pertumbuhan Kalbar Berada di Jalur Tepat
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memberikan catatan berimbang terhadap struktur data tersebut. Ia membenarkan posisi IPM Kalbar masih berada di peringkat terbawah di kawasan Kalimantan, namun ia menggarisbawahi bahwa laju akselerasi pertumbuhannya justru mencatatkan performa di atas rata-rata nasional.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” jelas Muhammad Saichudin.
Saichudin merinci, percepatan ini ditopang oleh dimensi pendidikan berupa peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang trennya bergerak positif melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan instansi daerah untuk memperkuat sinkronisasi data lintas sektoral agar akurasi pemetaan kebijakan tidak tumpang tindih.
BPS saat ini juga tengah menggulirkan pelaksanaan Sensus Ekonomi nasional guna menyuplai data makro terbaru yang akurat sebagai basis evaluasi pembangunan sosial-ekonomi ke depan.
“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Saichudin.
(Hendrawan)
