Antisipasi Kemarau Ekstrem, Polres Kubu Raya Siapkan Sanksi Pidana Bagi Pembakar Lahan

“Kami memegang 13 dasar hukum yang sangat kuat. Setiap temuan di lapangan langsung kami tindak lanjuti. Jika terbukti, penindakan hukum sesuai pasal berlaku adalah harga mati!” tegas Aiptu Ade.

Berdasarkan hasil evaluasi penanganan Karhutla pada tahun-tahun sebelumnya, pihak kepolisian menemukan fakta bahwa bencana kabut asap mayoritas dipicu oleh faktor kelalaian dan ulah manusia yang mencari cara instan serta murah untuk membersihkan lahan.

“Pengalaman membuktikan, faktor terbesar adalah kelalaian manusia. Maka dari itu, edukasi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan agar memberi efek jera yang nyata,” tambah Ade.

Polres Kubu Raya mengingatkan bahwa pembakaran di kawasan lahan gambut sangat berbahaya karena api dapat menjalar cepat di bawah permukaan tanah dan menimbulkan asap beracun dalam jangka waktu lama. Pemerintah Kabupaten bersama Polres Kubu Raya telah memperketat aturan larangan total pembakaran di area gambut melalui Peraturan Daerah (Perda).

Bagi masyarakat peladang yang hendak membuka lahan, kepolisian mengingatkan wajib mengikuti prosedur perizinan ketat yang berjenjang, mulai dari izin RT, Kepala Desa, hingga terdata di tingkat Kecamatan.

“Jika nekat mengabaikan prosedur ini lalu memicu kebakaran yang meluas, peladang tersebut akan langsung kami tangkap dan proses hukum!” tegas Ade.

Adapun 13 landasan hukum yang menjadi acuan Polres Kubu Raya dalam penanganan tindak pidana Karhutla meliputi:

1. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

2. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

3. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

4. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

5. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

6. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

7. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

8. Inpres No 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Hutan dan Lahan

9. Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

10. Perkap 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal

12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

13. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

(roska)