Aliansi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Lintas Ormas Melayu Kalimantan Barat mengumumkan pembentukan Posko Pengaduan Independen untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul adanya temuan serta indikasi ketidaksesuaian standar operasional prosedur (SOP) pada sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kota Pontianak, Sabtu (20/6/2026).
Posko pengaduan tersebut rencananya akan dipusatkan di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, dan bertugas menghimpun laporan berkala dari masyarakat maupun orang tua murid terkait realisasi program pangan nasional tersebut.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan ketidaksesuaian di lapangan. Jika ada hak anak-anak yang dikurangi atau kualitas makanan yang tidak sesuai standar, silakan laporkan. Kami siap meneruskan laporan itu ke pemerintah pusat,” tegas perwakilan lintas ormas saat menggelar aksi damai di Pontianak.
Berdasarkan pemantauan aliansi sipil ini, terdapat sejumlah persoalan teknis yang disoroti dalam pelaksanaan program di lapangan. Persoalan tersebut meliputi penurunan kualitas makanan, penyusutan porsi, kebersihan fasilitas pengolahan, kepatuhan penggunaan alat pelindung kerja seperti sarung tangan dan penutup kepala, hingga stabilitas suhu makanan saat diterima oleh para siswa sekolah.
Desak Aparat Hukum Lakukan Audit Total
Massa aksi menegaskan bahwa pembukaan posko dan kritik ini merupakan upaya menyelamatkan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto agar tepat sasaran. Mereka secara tegas menolak wacana penghentian program secara umum, namun mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap oknum pelaksana yang melanggar ketentuan.
“Anak-anak sekolah seharusnya menerima makanan yang layak dan sesuai standar. Jangan sampai anggaran besar yang dialokasikan negara justru bocor di tengah jalan akibat ulah oknum yang mencari keuntungan pribadi,” ujar salah satu orator di podium aksi.
Melalui posko dan gerakan pengawasan ini, Lintas Ormas Melayu meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan lembaga audit negara, untuk turun langsung memeriksa laporan keuangan dan operasional seluruh dapur SPPG di Kalimantan Barat.
“Program MBG telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Banyak UMKM yang terlibat, tenaga kerja terserap, petani, peternak ayam, nelayan hingga pelaku usaha lokal ikut merasakan manfaatnya. Karena itu kami mendukung program ini tetap berjalan. Programnya harus diselamatkan, oknum yang bermain harus ditindak,” tambahnya.
Serukan Pengawasan Independen Lintas Sektoral
Sementara itu, perwakilan Laskar Pemuda Melayu sekaligus tokoh Bala Komando Melayu, Apriansyah yang akrab disapa Yayan, mengingatkan bahwa pengawasan publik yang ketat adalah benteng utama agar proyek perlindungan sosial ini tidak berubah menjadi ladang korupsi bagi segelintir pihak.
“Kami bukan hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga siap mengkritisi jika ada penyimpangan. Jangan sampai program yang baik ini dirusak oleh oknum yang ingin memperkaya diri sendiri,” kata Apriansyah.
Pihaknya turut mengajak elemen mahasiswa, akademisi, jurnalis media massa, tokoh adat, serta pemuka agama untuk terlibat aktif mendatangi dan memantau dapur-dapur produksi penyedia makanan.
“Kalau memang ada oknum anggota dewan, pejabat, atau pihak mana pun yang memanfaatkan program ini demi kepentingan pribadi, mari kita awasi bersama. Jangan sampai hak rakyat dan hak anak-anak dikorupsi,” pungkas Apriansyah.
Aksi damai dan kesepakatan pembentukan posko pengaduan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan ormas setempat, antara lain Pemuda Pancasila yang dipimpin Andriansyah, Satria Pembela Melayu dipimpin Odenk, Bala Komando Melayu dipimpin Yayan, Ikatan Keluarga Bugis Melayu (IKBMK), Laskar Pemuda Melayu dipimpin Adhi Black, Lembaga Kerabatan Melayu, Persaudaraan Bugis Melayu, serta Lintas Ormas Melayu yang diketuai oleh Mulyadi.
(Dayank Ana)
