Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Pontianak menginstruksikan seluruh jajaran aparatur kader di 29 kelurahan dan 6 kecamatan untuk menghentikan sistem pencatatan data logistik secara manual di dalam buku administrasi. Otoritas organisasi mengalihkan basis data pemetaan sosial ke dalam sistem integrasi digital guna mempercepat deteksi intervensi masalah di lapangan.
Peralihan metode pendataan tersebut dipaparkan dalam agenda penguatan kapasitas siber di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (7/7/2026).
Langkah ini diambil menyusul lambatnya sinkronisasi data kuantitas dasawisma, pemetaan tengkes (stunting), serta sebaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan yang selama ini menghambat ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah.
“Menjadi kader PKK itu bukan sekedar menjalankan program saja. Tetapi kita juga harus menjadi agen dan penggerak perubahan di tengah keluarga dan di tengah lingkungan masyarakat,” ujar Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie.
