Honor Relawan Karhutla Palangkaraya Belum Dibayar Wako Fairid Sebut Anggaran Dari Pusat Minim

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp4,8 miliar untuk menanggulangi darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, di tengah masifnya alokasi dana tersebut, pencairan honor bagi relawan pemadam kebakaran justru tersendat akibat terbentur birokrasi pengesahan anggaran, yang memicu Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, turun langsung memberikan klarifikasi di Posko Karhutla BPBD, Jumat (2/10/2026) sore.

Keterlambatan pembayaran hak operasional relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) menjadi preseden buruk di tengah urgensi pemadaman titik api. Merespons polemik tersebut, Fairid secara tegas menepis tudingan bahwa jajarannya sengaja menahan hak para pejuang garis depan.

Kemandekan ini diklaim murni imbas dari mekanisme regulasi. Dana tersebut bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT), yang pencairannya mutlak memerlukan persetujuan DPRD melalui ketukan palu APBD Perubahan.

“Jadi bukan ditunda pencairannya. Saat ini kami lagi proses APBD Perubahan. Kalau kemarin ada informasi yang mengatakan kami menunda, itu salah besar. Saat itu kami lagi memprosesnya bersama DPRD Kota Palangka Raya,” jelas Fairid meredam rumor.

Lebih lanjut, Fairid memastikan bahwa draf APBD Perubahan kini telah rampung dibahas dan hanya tinggal menunggu penerbitan nomor register sebelum dana bisa disalurkan. Di sisi lain, beban fiskal Pemkot Palangka Raya dalam operasi ini terus membengkak tanpa adanya suntikan dana segar dari pusat.

“Sampai saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya sudah menggunakan anggaran Rp4,8 miliar,” ungkapnya.

Situasi kas daerah yang terkuras ini diperberat oleh mandeknya Bantuan Presiden (Banpres) berbentuk finansial. Meski sebelumnya Fairid mengklaim telah menagih komitmen tersebut secara langsung di hadapan Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), realisasi bantuan pusat hingga kini hanya berupa barang.

“Kalau sarana dan prasarana memang Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan, tapi tidak untuk anggaran,” bebernya kritis terkait ketimpangan dukungan pusat.

Kendati terjepit antara birokrasi pencairan di tingkat daerah dan minimnya dukungan likuiditas dari pusat, pemerintah kota menolak mengendurkan operasi. Ketiadaan Banpres urung dijadikan alasan untuk menghentikan pemadaman.

“Walaupun Pemerintah Kota tidak mendapatkan Banpres dari pemerintah pusat dan minimnya anggaran, kami terus hadapi dan tangani karhutla,” tegas Fairid.

Pemerintah menyadari ritme kerja di lapangan tidak bisa menunggu dokumen administrasi selesai diteken. Ketika api membesar, pemadaman harus seketika dilakukan demi melindungi warga dari ancaman infeksi saluran pernapasan. Pengorbanan para relawan diakui penuh oleh pemerintah daerah sembari menjanjikan hak mereka segera tuntas setelah urusan nomor register APBD selesai.

“Kawan-kawan relawan ini kami tahu persis, mereka setiap hari bekerja sangat maksimal membantu memadamkan Karhutla yang ada di Kota Palangka Raya dari pagi hingga malam,” tutupnya.

(Hendrawan)

Honor Relawan Karhutla Palangkaraya Belum Dibayar Wako Fairid Sebut Anggaran Dari Pusat Minim

Komentar