Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaporkan serapan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau bedah rumah, sebesar Rp49,86 miliar atau 80,65 persen dari pagu fisik Rp61,82 miliar.
Dalam laporan daerah pada rapat yang sama, tercatat 293 dari 3.091 unit alokasi 2026 telah selesai dibangun. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta target diselesaikan dalam dua bulan ke depan.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang menyampaikan angka serapan itu dalam rapat koordinasi percepatan program Kementerian PKP bersama Menteri PKP Maruarar Sirait secara daring, Jumat (30/10/2026).
Zainal berada di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, didampingi Kepala Satuan Kerja PKP Kaltara Juan Nugraha, sedangkan Menteri memimpin rapat dari Jakarta.
Baca Juga BNPPDT Matangkan Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara Sepanjang 994 Kilometer
“Pada 2026, Kaltara mendapatkan alokasi 3.091 unit BSPS. Ini peningkatan yang sangat besar dibandingkan tahun 2025, ketika Kaltara belum mendapatkan alokasi bantuan,” kata Zainal.
Dua angka itu mengukur hal berbeda. Angka 80,65 persen merupakan realisasi anggaran terhadap pagu, sedangkan 293 unit adalah rumah yang sudah selesai dikerjakan.
Dalam rapat itu, Maruarar menekankan perlunya keseragaman indikator penyelesaian Program Bedah Rumah antara pusat dan daerah. Rapat diikuti sepuluh daerah, yakni Kaltara, Kabupaten Jayapura, Lampung Selatan, Tangerang, Jombang, Kubu Raya, Kota Surakarta, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.
Dengan alokasi 3.091 unit, Kaltara memperoleh alokasi terbesar kedua setelah Kabupaten Tangerang (4.013 unit).
Baca Juga Peringatan HUT Ke-14 Kaltara, Pemprov Rumuskan Tiga Fokus Pembangunan
Maruarar menyebut Program Bedah Rumah sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto membantu masyarakat memperoleh hunian layak, dengan kebijakan alokasi minimal 500 unit per kabupaten/kota.
Ia meminta daerah memanfaatkan program secara optimal dan memperkuat koordinasi dengan balai pelaksana.
“Ini adalah niat baik Bapak Presiden Prabowo dalam membantu rakyat mendapatkan rumah yang layak. Program-program ini sangat bagus, jadi silakan dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Kami membutuhkan mitra di lapangan yang mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara cepat,” ujar Maruarar.
Di Kaltara, evaluasi menyoroti kendala distribusi material bangunan akibat keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) dan akses transportasi ke wilayah perbatasan. Di tengah efisiensi anggaran, Pemprov Kaltara juga mengalokasikan bantuan bedah rumah dari APBD 2026. Sampai saat ini, 10 unit telah terealisasi.
“Dari APBD 2026, sebanyak 10 unit bedah rumah sudah kami realisasikan, dan kami tetap menganggarkannya meski ada efisiensi,” kata Zainal.
Selain BSPS, rapat membahas penanganan kawasan kumuh, sanitasi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Baca Juga PWI Sulsel Anugerahi Gubernur Kaltara Penghargaan Tokoh Berdarah Sulsel di Perantauan
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyatakan optimisme target nasional tercapai lewat pemantauan bersama balai pelaksana dan aparat desa, serta penyiapan standar kualifikasi tenaga tukang.
Rapat juga membahas rencana program sertifikat tanah gratis melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk penerima bedah rumah yang memenuhi syarat. Zainal menyatakan kesiapan Pemprov membantu sosialisasi.
“Kami siap bekerja sama dengan Satker Perumahan di Kaltara untuk menyebarluaskan informasi mengenai program ini, termasuk melalui baliho dan media informasi lainnya. Dengan begitu, masyarakat yang memenuhi persyaratan bisa mengetahui dan memanfaatkan bantuan yang tersedia,” katanya.
Zainal mengusulkan program itu tidak terbatas pada penerima BSPS, melainkan menjangkau warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama kawasan perbatasan Kaltara. Ia menyebut Pemprov telah menjalankan program bantuan sertifikat tanah gratis bagi warga wilayah 3T pada 2025.
“Kalau memungkinkan, kami berharap masyarakat di wilayah perbatasan juga bisa mendapatkan program sertifikat tanah gratis, meskipun bukan penerima bantuan bedah rumah. Kaltara memiliki wilayah 3T yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
(Hendra)
