Min, 19/07/26 · 21.15.51
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Utara

Pemprov Kaltara Raih Dua Penghargaan Nasional Terkait Pembangunan Perbatasan

Tony
Tony
Minggu, 19 Juli 2026 · 16:141 menit baca
Pemprov Kaltara Raih Dua Penghargaan Nasional Terkait Pembangunan Perbatasan
Pemprov Kaltara dan Gubernur Zainal Arifin Paliwang raih dua penghargaan nasional IPSEA 2026 di Bali atas capaian pembangunan infrastruktur perbatasan. (Dok. Adpim Kaltara)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memperoleh dua penghargaan nasional dalam ajang Indonesia Public Service Excellence Award (IPSEA) 2026 yang berlangsung di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali. Apresiasi berskala nasional tersebut diberikan atas indikator kinerja pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan dan pertumbuhan ekonomi strategis di kawasan terluar.

Dua kategori penghargaan yang diraih meliputi Excellence in Borderland Infrastructure Development, Strategic Economic Growth, and Public Service Inclusivity untuk institusi Pemprov Kaltara, serta kategori The Supreme Leader Excellence in Borderland Infrastructure Development and Strategic Economic Growth yang ditujukan bagi kepala daerah.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyatakan bahwa capaian dalam ajang apresiasi yang diinisiasi oleh Seven Media Asia ini merupakan cerminan dari kinerja kolektif birokrasi daerah dan bukan merupakan prestasi personal publik.

“Penghargaan ini bukan untuk saya, melainkan hasil kerja bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penghargaan ini untuk masyarakat Kalimantan Utara, agar menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja membangun daerah,” ujar Zainal Arifin Paliwang, Sabtu, (18/7/2026).

Longsor Putus Akses 1.507 Warga Krayan Selatan, Pemkab Nunukan Tetapkan Status Tanggap Darurat
Baca Juga

Longsor Putus Akses 1.507 Warga Krayan Selatan, Pemkab Nunukan Tetapkan Status Tanggap Darurat

Standardisasi Inklusi Birokrasi dan Mitigasi Pelayanan Publik
Penyelenggaraan IPSEA 2026 kali ini berfokus pada tema “Transformasi Digital, Pelayanan Humanis Menuju Birokrasi yang Inklusif”. Parameter penilaian ditekankan pada kemampuan jajaran pemerintah daerah dalam merumuskan inovasi pelayanan publik yang transparan, adaptif, serta berbasis pemanfaatan teknologi informasi terapan.

Penilaian eksternal ini menjadi indikator penting bagi tata kelola birokrasi di Kalimantan Utara, terutama dalam memastikan pemerataan akses fasilitas publik dan konektivitas antardesa di kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan batasan geografis.

Otoritas pemprov menegaskan bahwa pengakuan nasional ini akan dijadikan basis evaluasi berkala untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi dan memacu percepatan proyek strategis di lapangan.

(Tony)