Data BNPB 5 Juli 2026 menunjukkan krisis ganda: kekeringan melanda Semarang dan Pasuruan, sementara banjir dan angin kencang hantam Deli Serdang.
(Dok. BPBD Kab. Semarang)
Otoritas penanggulangan bencana nasional menghadapi tantangan manajemen krisis ganda akibat anomali cuaca yang melanda sejumlah wilayah secara simultan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, memasuki periode transisi musim, bencana kekeringan kronis mulai meluas di Pulau Jawa, sementara bencana hidrometeorologi basah berupa banjir dan angin kencang masih menghantam Pulau Sumatra hingga Minggu (5/7/2026).
(Dok. BPBD Kab. Deli Serdang)
Berdasarkan data taktis Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops) BNPB, wilayah administrasi Kabupaten Semarang di Jawa Tengah dan Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur mulai mengalami defisit pasokan air bersih yang berdampak pada ratusan kepala keluarga. Sebaliknya, wilayah Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara justru lumpuh akibat terjangan banjir bandang dan angin kencang.
Di Kabupaten Semarang, kekeringan melanda Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, sejak Sabtu (4/7/2026). Krisis air baku ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar 60 kepala keluarga (KK) atau 84 jiwa di kawasan tersebut.
Laporan serupa datang dari Desa Kadungrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Penurunan debit air bawah tanah yang drastis di wilayah itu memaksa sedikitnya 240 KK bergantung sepenuhnya pada pasokan tangki darurat. BPBD setempat dilaporkan mulai mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak empat rit ke Dusun Krajan 5 dan Dusun Grobyok guna mengantisipasi eskalasi dampak kekeringan.
Rumah Rusak dan Ancaman Kebakaran Lahan
Di koridor barat Indonesia, anomali cuaca justru memicu kerusakan infrastruktur pemukiman akibat angin kencang dan luapan air. Di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, terjangan angin kencang merusak sedikitnya 15 unit rumah warga di enam desa, meliputi Desa Salam Tani, Hulu, Lama, Namo Rih, Namo Bintang, dan Pertampilen.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menegaskan, pemerintah daerah wajib memperketat pengawasan tata ruang dan kesiapan logistik karena risiko karhutla dan kelangkaan pangan membayangi wilayah terdampak kemarau.
“Menyikapi bencana akibat musim kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan air secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kekeringan,” demikian pernyataan tertulis kelembagaan BNPB, Minggu (5/7/2026).
Pusat kendali operasi mendesak seluruh kepala daerah untuk segera memetakan ulang zonasi rawan kekeringan dan memastikan kesiapan sumber daya logistik air bersih sebelum krisis mencapai fase puncak.
“Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperkuat langkah mitigasi melalui pemantauan wilayah rawan, kesiapsiagaan sumber daya, serta memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan,” lanjut imbauan resmi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, status tanggap darurat di tingkat kabupaten sedang dievaluasi guna menentukan volume pergeseran anggaran tak terduga untuk memperpanjang napas operasi distribusi logistik air di Jawa serta pemulihan fisik bangunan di Sumatra.
