Hanya 1 Persen Dapur MBG Beroperasi di Wilayah Papua dengan Stunting Tertinggi

Sabtu, 8 Agustus 2026 · 16:282 menit baca · 2 menit baca

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan sebaran fasilitas di wilayah timur Indonesia. Tanah Papua yang mencatatkan prevalensi angka stunting dan gizi buruk tertinggi di Indonesia justru hanya menampung sekitar satu persen dari total dapur pelayanan MBG yang beroperasi secara nasional.

Kondisi keprihatinan tersebut salah satunya terlihat di Kabupaten Mamberamo Raya. Berdasarkan data tahun 2025, daerah ini mencatatkan prevalensi stunting sebesar 22,65 persen dan angka malnutrisi balita mencapai 13,4 persen. Tingginya angka gizi buruk ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas kesehatan dan sulitnya rute transportasi antarwilayah.

Situasi lapangan di Kampung Angreso menggambarkan betapa rentannya kondisi kesehatan anak-anak di pedalaman. Perawat puskesmas setempat, Grace, mengungkapkan bahwa kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), malaria, dan krisis asupan gizi masih mendominasi.

Salah satu dampaknya dialami Petra, anak berusia empat tahun yang mengalami kelumpuhan akibat mengalami gizi buruk sejak masih dalam kandungan.

Kondisi tersebut makin memprihatinkan lantaran Kampung Angreso belum menikmati fasilitas listrik selama puluhan tahun serta menghadapi krisis akses air bersih. Meski warga menaruh harapan besar agar MBG dapat menjamin sarapan bagi anak-anak, efektivitas program ini dalam menekan angka stunting masih memicu tanda tanya.

“Kami mempertanyakan sejauh mana efektivitas program ini dalam menangani masalah stunting secara mendasar jika persoalan infrastruktur dan penanganan gizi awal belum terselesaikan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Mamberamo Raya, Yohanes Tebai dilansir dari BBC(28/7).

Ketimpangan sebaran fasilitas terlihat jelas saat membandingkan data antarwilayah. Provinsi dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan hanya memiliki segelintir dapur MBG, berbanding terbalik dengan wilayah seperti Jawa Barat yang sudah disokong ribuan unit dapur pemenuhan gizi.

Proses pembangunan dapur MBG di pusat daerah seperti Burmeso pun masih mandek karena terkendala pengiriman material dari luar wilayah.

Selain masalah logistik, penerapan program di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) turut berhadapan dengan tantangan sosialisasi akibat faktor pendekatan budaya setempat serta trauma sejarah masyarakat.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per Juli 2026, wilayah Papua baru merealisasikan 275 unit dapur dari target keseluruhan sebanyak 2.500 dapur pelayanan. Menanggapi ketimpangan ini, pengamat gizi Isnawati Hidayah menyarankan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan pembagian makanan.

“Pemerintah sebaiknya lebih memperkuat intervensi gizi spesifik langsung dari Kementerian Kesehatan daripada sekadar memperluas porsi program makan gratis di lapangan,” ujar Isnawati Hidayah.

(Memei)

Hanya 1 Persen Dapur MBG Beroperasi di Wilayah Papua dengan Stunting Tertinggi

Komentar