Jum, 21/08/26 · 11.01.09
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Nasional

Terbongkar! Sorotan Tajam atas Gaya Hidup Mewah hingga Isu Seksis di Lingkungan KPU

Achmad Fatoni
Achmad Fatoni
Jumat, 21 Agustus 2026 · 17:011 menit baca
Terbongkar! Sorotan Tajam atas Gaya Hidup Mewah hingga Isu Seksis di Lingkungan KPU
Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia di Jakarta. (Dok. C.JKT)

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia kembali mendapat sorotan tajam. Proses demokrasi dinilai berjalan kotor dengan kecurangan yang terjadi secara brutal dari hulu hingga hilir, mulai dari tahap seleksi penyelenggara pemilu hingga putusan Mahkamah Konstitusi.

Kritik mendalam ini terungkap saat podcast Owrite menghadirkan pakar hukum tata negara Feri Amsari, yang membedah berbagai persoalan krusial di tubuh penyelenggara pemilu.

Dalam perbincangannya bersama Hadar Nafis Gumai, mantan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU), disoroti fenomena gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh oknum penyelenggara pemilu.

“Pemilu kita kotor. Kecurangan terjadi brutal dari hulu hingga hilir dari seleksi penyelenggara pemilu hingga putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Feri dalam vidio tersebut, (20/8).

Menuju Pemilu 2029, KPU Siapkan Dapil Khusus IKN untuk Pemilihan DPD dan DPR
Baca Juga

Menuju Pemilu 2029, KPU Siapkan Dapil Khusus IKN untuk Pemilihan DPD dan DPR

Hadar menyoroti penggunaan fasilitas mewah oleh pejabat penyelenggara pemilu, mulai dari penggunaan jet pribadi, helikopter, hingga mobil mewah.

Menurutnya, berbagai fasilitas tersebut sangat berlebihan dan tidak diperlukan jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip profesionalitas serta efisiensi.

Persoalan di internal lembaga penyelenggara pemilu tidak berhenti pada aspek gaya hidup semata. Diskusi yang dilanjutkan bersama Mike Verawati Tangka dari Koalisi Perempuan Indonesia membongkar adanya penyimpangan seksual serta relasi kuasa yang tidak sehat di lingkungan KPU.

Terungkap pula adanya budaya kerja yang cenderung seksis terhadap para staf perempuan di lembaga tersebut.

Karhutla Meluas di Sejumlah Daerah, BNPB Perkuat Satgas Udara di 6 Provinsi Prioritas
Baca Juga

Karhutla Meluas di Sejumlah Daerah, BNPB Perkuat Satgas Udara di 6 Provinsi Prioritas

Narasumber lainnya juga turut menyoroti adanya anomali dalam sistem keadilan pemilu di Indonesia. Meskipun secara kelembagaan institusi pengawas dan penegaknya sudah lengkap yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP efektivitas penegakannya justru tergolong rendah.

Kondisi tersebut diperparah oleh adanya intervensi politik serta relasi asimetris, di mana DPR bertindak sebagai prinsipal sementara penyelenggara pemilu berada dalam posisi sebagai agen.

Diskusi dalam kanal Owrite ini ditutup dengan kesimpulan bahwa pemilu saat ini terkesan hanya berfungsi sekadar sebagai instrumen legitimasi semata, memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan demokrasi jika para penyelenggaranya terus menerus menunjukkan perilaku yang buruk.

(Toni)