Peringatan hari jadi ke-80 Serikat Perusahaan Pers diwarnai dengan kunjungan jajaran pengurus ke Kawasan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Jumat (6/11/2026). Agenda peringatan bertajuk pers nasional menuju Ibu Kota Nusantara tersebut diselenggarakan sebagai bentuk dukungan konstituen Dewan Pers terhadap keberlanjutan industri media dan pembangunan kawasan ibu kota baru.
Pemberian anugerah SPS Awards Spesial diserahkan langsung oleh Ketua Umum SPS Januar P Ruswita kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di lokasi peninjauan, sebagaimana dilansir dari Pikiran Rakyat.
“SPS memberikan penghargaan kepada Bapak Basuki atas kiprah dan dedikasinya selama ini termasuk hubungan dengan pers,” ujar Januar P Ruswita, dikutip dari Pikiran Rakyat, Jumat (6/11/2026).
Apresiasi atas anugerah yang diterima disampaikan langsung oleh pihak Otorita IKN di hadapan rombongan perwakilan media dari seluruh Indonesia.
“Suatu kehormatan bagi saya menerima penghargaan dari SPS,” ujar Basuki Hadimuljono.
Pernyataan mengenai keberhasilan pelaksanaan pembangunan kawasan sebagai hasil kerja kolektif seluruh tim kelembagaan disampaikan kembali oleh pihak otoritas.
“Saya terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Saya sangat terhormat dan dengan rendah hati saya sampaikan bahwa ini merupakan bagian kerja saya bersama tim di otorita ini,” kata Basuki.
Prospek lahirnya gagasan strategis bagi keberlanjutan industri media cetak dan digital nasional dari kawasan Kalimantan Timur diyakini oleh kepemimpinan organisasi pers tersebut.
“SPS meyakini dari Bumi Etam ini bisa lahir gagasan-gagasan terbaik dari keberlanjutan industri media dan kemajuan pers nasional,” tutur Januar P Ruswita.
Penyelenggaraan perayaan di lokasi fisik pembangunan nasional dinilai sebagai momentum penting dalam mengawal perjalanan sejarah pers nasional.
“SPS memenuhi IKN sebagai momentum yang sangat luar biasa bagi kami. Kami sangat berterima kasih atas penerimaan yang sangat hangat dan luar biasa ini,” ucap Ruswita.
Rangkaian kunjungan lapangan dilakukan dengan meninjau perkembangan fisik Istana Negara, kompleks perkantoran, tempat ibadah, hingga area akomodasi glamping. Skema pembiayaan pembangunan tahap kedua dipaparkan oleh pihak otorita dengan total alokasi APBN 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Dukungan pendanaan non-APBN turut dihimpun melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebesar Rp 134,22 triliun untuk tiga belas proyek pemrakarsa hunian, jalan, serta utilitas. Capaian realisasi investasi swasta di kawasan Nusantara terhitung hingga pertengahan Oktober 2026 telah menembus angka Rp 75,77 triliun.
Alokasi APBN senilai Rp 4,8 triliun pada pembangunan tahap kedua difokuskan untuk penyelesaian kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif yang mencakup gedung DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dengan target tuntas pada 2027.
Perluasan cakupan wadah organisasi yang semula berorientasi pada media cetak hingga merangkul multiplatform digital ditegaskan kembali sebagai bagian dari penyesuaian dinamika industri media modern.
“Perubahan nama ini menandai perluasan cakupan organisasi di mana mengakomodasi perusahaan pers dari berbagai platform media,” ujar Ruswita.
(Rudi)
