Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memasukkan rancangan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Berdasarkan dokumen rancangan awal yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, proyek ini diarahkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Dalam pelaksanaannya, proyeksi pembangunan pada tahun tersebut direncanakan bakal melibatkan investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai Rp80 miliar.
Lima Fokus Utama Pembangunan Kewilayahan Kalimantan
Dokumen RKP 2027 merinci lima fokus utama dalam pengembangan Pulau Kalimantan sebagai lokasi IKN:
-
Integrasi Metropolitan: Mengintegrasikan perencanaan kota IKN dengan wilayah sekitarnya, mengembangkan sistem transportasi massal, mengelola perkotaan secara terpadu, serta melanjutkan pembangunan ekosistem pemerintahan.
-
Pemerataan Layanan Dasar: Mempercepat layanan dasar di kawasan pedalaman untuk menekan disparitas kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mengoptimalkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan berbasis pertanian berkelanjutan.
-
Konektivitas Pasar: Mengembangkan jaringan konektivitas dan simpul transportasi antarwilayah guna membuka akses pasar serta menekan biaya logistik hulu.
-
Diversifikasi Ekonomi: Melakukan hilirisasi komoditas unggulan dan menyiapkan kawasan industri serta kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga global, sekaligus memperluas lumbung pangan di perdesaan.
-
Modal Manusia: Memperkuat investasi pada modal manusia melalui peningkatan akses pendidikan vokasi, penurunan angka stunting, dan penguatan layanan kesehatan dasar.
Kejar Target Ibu Kota Politik 2028, Otorita IKN Evaluasi Ratusan Paket Konstruksi
Target Infrastruktur Fisik dan Mitigasi Banjir
Pada sektor pembangunan fisik, prioritas kerja tahun 2027 difokuskan pada percepatan penyelesaian gedung-gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), khususnya kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif, serta hunian vertikal untuk aparatur sipil negara (ASN) tahap lanjutan.
Investor China-Korea Mulai Bangun Apartemen Rp 3,7 T di IKN
Selain itu, penguatan konektivitas eksternal dan internal akan dilakukan melalui penuntasan pembangunan jalan kawasan 1B, 1C, WP-2, serta optimalisasi jalan pendukung KIPP 1A. Sementara untuk infrastruktur dasar lingkungan, program diarahkan pada perluasan jaringan pipa air minum dan sistem drainase makro berupa kolam retensi guna mitigasi risiko banjir perkotaan.
Kerja Sama Spasial OIKN dan Daerah Mitra
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan target RKP 2027 ini bergantung pada tata kelola pemerintahan yang baik melalui kolaborasi lintas kewenangan. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diwajibkan membangun kerangka kerja sama dengan pemerintah daerah mitra di Kalimantan Timur, yaitu Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).
Sinergi lintas instansi ini mencakup sinkronisasi perencanaan spasial, pembagian wewenang pelayanan publik, pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, serta penyelarasan kawasan industri sebagai bagian dari pembentukan Superhub Ekonomi Nusantara.
(Dayank Ana)