Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memetakan potensi energi baru terbarukan sebesar 20.026 megawatt guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan fosil sekaligus menyuplai kebutuhan Ibu Kota Nusantara. Rencana diversifikasi energi tersebut diumumkan di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu, (11/10/2026).
Langkah pelepasan ketergantungan dari batu bara, minyak, dan gas bumi dinilai mendesak mengingat kontribusi sektor tambang masih mendominasi struktur Produk Domestik Regional Bruto daerah sebesar 34,18 persen pada 2025 dengan volume produksi menembus 1,07 miliar ton pada rentang 2023–2025.
Berdasarkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), sebaran potensi energi hijau itu mencakup tenaga surya sebesar 13.479 MW, tenaga air 2.118 MW, bioenergi 1.086 MW, dan tenaga angin 212 MW. Peluang integrasi industri hijau dengan tetap menjaga kelestarian alam dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dalam pemaparan arah kebijakan energi daerah.
“Potensi itu membuka peluang bagi Kaltim untuk mengembangkan sektor energi secara lebih beragam, produktif, terintegrasi dengan kebutuhan industri, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” kata Seno Aji, Sabtu, (11/10/2026).
Penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja ditekankan sebagai tolok ukur utama pengelolaan kekayaan alam ketimbang sekadar mengeksploitasi komoditas mentah.
“Tantangan kita adalah mengubah kekayaan sumber daya menjadi kekuatan ekonomi yang bertahan lama,” ujar Seno Aji.
Realisasi bauran energi hijau yang saat ini baru mencapai 12,14 persen ditargetkan melonjak menjadi 19,06 persen pada 2027 dan diproyeksikan menembus 79 persen pada 2045 demi menopang konsep kota pintar bebas emisi di IKN.
Kesiapan pelaku usaha lokal untuk masuk ke dalam ekosistem hilirisasi industri seperti Kilang Balikpapan, LNG Badak, dan pabrik pupuk di Bontang turut ditegaskan agar manfaat ekonomi dirasakan masyarakat setempat.
“Ke depan, kita perlu memastikan semakin banyak pemasok daerah, tenaga kerja, dan pelaku usaha lokal yang mampu mengambil bagian dalam rantai nilai tersebut,” kata Seno Aji.
Penguatan penerimaan daerah dari sektor energi melalui optimalisasi bagi hasil, dividen badan usaha milik daerah, dan hak partisipasi 10 persen disoroti tanpa harus membebani pungutan baru.
“Penguatan PAD bukan sekadar menambah pungutan. Setiap potensi penerimaan baru harus dikaji berdasarkan kewenangan, mekanisme pemungutan, dan manfaatnya bagi daerah,” tegas Seno Aji.
Penyediaan pasokan listrik ramah lingkungan saat ini telah menjangkau 65 desa tertinggal melalui pembangkit surya pedalaman sembari mempersiapkan pemanfaatan void tambang sebagai lokasi panel surya terapung.
(Dayank Ana)
