Gubernur Kaltara Tinjau Krayan, Pastikan Akses Perbatasan Masuk Rencana Induk Rp32 Triliun

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang meninjau langsung kesiapan infrastruktur di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, guna memastikan konektivitas kawasan 3T terakomodasi dalam Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara 2027–2029, Rabu, (7/10/2026).

Kunjungan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengenai alokasi anggaran proyek infrastruktur kawasan perbatasan Kaltara yang diproyeksikan mencapai Rp32 triliun untuk periode 2027 hingga 2029.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Kaltara didampingi pejabat kementerian dan lembaga terkait, antara lain Pelaksana Tugas Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Moch. Iqbal Tamher, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin, serta Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Edi Nurhabad.

Survei teknis difokuskan pada sejumlah koridor strategis, meliputi Jalan Lingkar Krayan, rute Malinau–Binuang–Krayan, koridor Malinau menuju perbatasan Kalimantan Timur, serta rehabilitasi jembatan penghubung di sepanjang sabuk perbatasan Indonesia–Malaysia.

Urgensi pembukaan isolasi jalur darat bagi ketahanan logistik warga dipaparkan langsung oleh Zainal Arifin Paliwang saat meninjau lokasi. Tingginya disparitas harga akibat minimnya rute darat diuraikan dalam keterangannya.

“Penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan perbatasan sangat penting karena selama ini sejumlah wilayah kita masih bergantung pada pasokan logistik melalui jalur udara dan sungai. Keterbatasan akses darat tersebut berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang diterima masyarakat,” tegas Zainal Arifin Paliwang, Rabu, (7/10/2026).

Penyediaan jalur darat yang memadai dinilai menjadi instrumen utama dalam memangkas ongkos angkut komoditas pokok, menghubungkan kawasan terisolasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di garda depan perbatasan Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan koordinasi intensif bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten terus diperkuat agar data teknis lapangan secara presisi masuk dalam dokumen perencanaan nasional sebelum program fisik dimulai pada 2027 mendatang.

(Rudi)

Gubernur Kaltara Tinjau Krayan, Pastikan Akses Perbatasan Masuk Rencana Induk Rp32 Triliun

Komentar