Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta jajaran pemda dan instansi terkait memperketat mitigasi lonjakan harga jelang semester II tahun 2026. Meski inflasi tahunan (year-on-year) Kalimantan Barat terkendali di angka 2,24 persen, ketimpangan harga antardaerah dan komoditas pangan utama masih menjadi ancaman serius.
Peringatan tersebut disampaikan Ria Norsan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Pontianak, Rabu, 22 Juli 2026. Pertemuan ini dihadiri jajaran Forkopimda, kepala daerah, BPS, Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, hingga Badan Gizi Nasional.
Ria Norsan menekankan bahwa capaian inflasi provinsi yang berada di bawah target nasional (2,5 persen ± 1 persen) tidak boleh memicu kelengahan. Apalagi, disparitas harga di lapangan tergolong tajam, di mana Kabupaten Sintang mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
“Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen, sementara target inflasi nasional tahun 2026 berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” kata Ria Norsan.
Menurutnya, penanganan inflasi tidak dapat disaratkan secara seragam karena karakteristik wilayah yang berbeda. Seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta mengintervensi empat fokus utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Ia turut menyoroti potensi risiko fluktuasi komoditas cabai dan bawang merah, kendala cuaca pada infrastruktur logistik, serta dampak ketersediaan BBM dan gas terhadap rantai pasok.
“Karena itu, penanganan inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi yang erat serta penguatan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah,” tegasnya.
Ia pun mendesak BUMD, BUMN, dan distributor tidak terlambat mengintervensi pasar saat gejolak pasokan terjadi.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” ujarnya.
Norsan turut menyampaikan bahwa ia meletakkan harap pada sinergi pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” lanjut Ria Norsan.
Dalam forum yang sama, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Saichudin membeberkan daftar komoditas yang rutin mengerek inflasi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Komoditas minyak goreng dan ikan tongkol tercatat mengalami inflasi sebanyak empat kali, sementara ikan kembung dan ikan baung melonjak hingga lima kali.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Sementara itu, ikan kembung dan ikan baung bahkan mengalami inflasi hingga lima kali dalam periode yang sama,” ungkap Saichudin.
Ia menambahkan, komoditas beras di Kota Pontianak bahkan mencetak inflasi berturut-turut selama empat bulan terakhir seiring pergeseran musim panen. Tingginya margin perdagangan dan pengangkutan (margin distribusi) turut memperparah harga di tingkat konsumen, seperti beras yang mencapai 18,17 persen, daging sapi 21,82 persen, dan bawang putih impor hingga 47,98 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” jelasnya.
Di sisi lain, Saichudin melaporkan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kalimantan Barat yang kini telah menembus 50,26 persen.
“Sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan pemutakhiran data program perlindungan sosial,” pungkas Saichudin.
(Tony)
