Yayasan Parapreneur Indonesia Siapkan Aplikasi ‘Para Kalbar’ Himpun Data Puluhan Ribu Disabilitas Sekalbar

Lemahnya validitas data pemerintah terkait penyandang disabilitas di Kalimantan Barat mendorong Yayasan Parapreneur Indonesia mengambil langkah mandiri. Melalui peluncuran aplikasi “Para Kalbar”, komunitas disabilitas menghimpun data akurat secara by name by address yang mencakup 14 kabupaten dan kota demi memutus rantai kebijakan pemerintah yang kerap salah sasaran.

Pembina Yayasan Parapreneur Indonesia, Mustaat Saman, mengungkapkan bahwa instrumen pendataan digital ini lahir dari keresahan atas kacaunya sinkronisasi data antar instansi pemerintah. Ia mencontohkan data Kementerian Sosial yang mencatat sekitar 65.000 jiwa penyandang disabilitas secara nasional, namun minim verifikasi mendalam mengenai jenis disabilitas maupun domisili riil korban.

“Jadi memang aplikasi ini dibuat dari teman-teman disabilitas sendiri dan dilakukan kolek data dari semua organisasi penyandang disabilitas. Mengapa kita lakukan? Karena selama ini sulitnya mengakses data-data penyandang disabilitas. Kita bicara ke instansi manapun juga tidak ada yang sama,” tegas Mustaat Saman.

Hingga saat ini, aplikasi tersebut telah merekam sebanyak 25.125 data penyandang disabilitas di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Angka ini mendekati target tahunan sebanyak 30.000 hingga 35.000 jiwa, merujuk pada proyeksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa 10 hingga 15 persen populasi regional merupakan penyandang disabilitas. Data ini diklasifikasikan secara detail hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, mulai dari ragam disabilitas fisik, mental, wicara, netra, hingga intelektual.

“Jadi, yang kita lakukan sudah by name by address. Seperti yang dilihat ini, ini total yang sudah kami kolek sudah 25.125 ini,” ujarnya.

Kendati demikian, Mustaat menyoroti hambatan kultural yang paling pelik di lapangan, yakni tebalnya stigma sosial di tengah masyarakat. Masih banyak keluarga di berbagai daerah pedesaan yang menganggap anggota keluarga penyandang disabilitas sebagai sebuah aib, sehingga menutupi kondisi yang sebenarnya.

“Jadi memang yang menjadi hal yang paling sulit adalah mengedukasi keluarga. Banyak keluarga yang tidak mau anaknya dibilang disabilitas. Dan anaknya banyak di daerah-daerah banyak masih dianggap aib bagi keluarganya,” ungkap Mustaat dengan nada kritis.

Pengumpulan data presisi ini ditekankan bukan sekadar memenuhi administrasi statistik, melainkan memaksa pemerintah daerah dan provinsi agar merumuskan arah kebijakan yang jelas. Mustaat menolak program pemberdayaan pemerintah yang bersifat seremonial dan berhenti pada pelatihan tanpa hasil ekonomi yang nyata bagi kaum difabel.

“Agar semua program dilaksanakan itu punya manfaat, tidak hanya sebatas hanya pelatihan, hanya di sini dan memang penghasilan nol. Bagaimana data ini supaya pemerintah daerah, pemerintah provinsi menentukan arah yang jelas tentang kawan-kawan disabilitas ini mau diapakan” pungkasnya.

(Roska)

Yayasan Parapreneur Indonesia Siapkan Aplikasi ‘Para Kalbar’ Himpun Data Puluhan Ribu Disabilitas Sekalbar

Komentar