Pemkot Pontianak Tekankan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko Belanja Daerah

Pemerintah Kota Pontianak menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan manajemen risiko dalam pengelolaan belanja daerah agar anggaran yang digunakan tepat sasaran serta terhindar dari pemborosan.

Setiap perangkat daerah dituntut mampu mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan menyiapkan langkah pengendalian yang terukur.

Penegasan mengenai pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat membuka acara diskusi publik di Hotel Ibis Pontianak, Kamis, (5/11/2026).

“Akuntabilitas harus dibangun sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga evaluasi, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak dini,” ujar Bahasan, Kamis, (5/11/2026).

Prinsip transparansi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, khususnya terhadap aspirasi warga yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, turut diingatkan oleh pihak pemerintah kota.

Penjelasan terbuka mengenai penentuan skala prioritas usulan masyarakat dipaparkan guna mencegah munculnya persepsi negatif di publik.

“Tidak semua usulan masyarakat bisa kita penuhi seratus persen. Tentu harus dipilih berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Tetapi semuanya harus dijelaskan secara terbuka,” tutur Bahasan, Kamis, (5/11/2026).

Kepatuhan terhadap aturan hukum dalam pembahasan program dan anggaran antara pemerintah daerah bersama pihak legislatif turut ditegaskan.

Penegasan untuk tetap konsisten menolak dorongan atau tekanan politik yang menyalahi regulasi disampaikan secara lugas.

“Apapun tekanan secara politik, kalau tidak sesuai aturan, kita sampaikan dengan tegas dan sebijak-bijaknya bahwa itu melanggar atau melawan hukum,” tegas Bahasan, Kamis, (5/11/2026).

Peran Inspektorat serta sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dipastikan terus diperkuat sebagai mitra perbaikan tata kelola risiko perangkat daerah.

“Inspektorat bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola dan mengelola risiko,” kata Bahasan, Kamis, (5/11/2026).

Pernyataan penutup mengenai tolok ukur keberhasilan anggaran yang tidak hanya bergantung pada penyerapan dana, melainkan pada dampak nyata bagi masyarakat, menjadi orientasi utama Pemkot Pontianak.

“Melalui penguatan pengawasan dan manajemen risiko, kita dapat mewujudkan belanja daerah yang semakin berkualitas, tepat sasaran, bebas dari pemborosan, serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” pungkas Bahasan, Kamis, (5/11/2026).

(Hendrawan)

Pemkot Pontianak Tekankan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko Belanja Daerah

Komentar