Balai PK Pontianak Sita 1.286 Butir Telur Penyu Tanpa Pemilik di Sambas

“Karena itu, kami terus membangun koordinasi dengan seluruh instansi terkait agar setiap tahapan penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kepala Balai PK Pontianak Syarif Iwan Taruna Alkadrie.

Pelestarian keberadaan penyu di alam liar ditegaskan menuntut peran aktif seluruh lapisan elemen publik agar ekosistem perairan tetap terjaga.

“Penyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kami mengajak masyarakat untuk tidak mengambil, memperjualbelikan, mengangkut, maupun memanfaatkan penyu dan telurnya secara tidak sah. Apabila masyarakat menemukan aktivitas atau temuan terkait jenis ikan dilindungi, segera laporkan kepada petugas atau instansi berwenang agar dapat ditangani sesuai prosedur,” lanjut Iwan.

Sinergi antarinstansi bersama pihak medis veteriner terus diperkuat dalam memastikan pengawasan kawasan pesisir berjalan optimal.

“Sinergi lintas instansi dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan penyu dan jenis ikan dilindungi lainnya dapat berjalan secara efektif,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan medis oleh spesialis megafauna laut mengidentifikasi bahwa temuan dari Temajuk cenderung merupakan jenis Penyu Hijau (Chelonia mydas) berukuran 3,53–4,16 cm dengan berat 3,62–3,87 gram.

Adapun sampel asal Kepulauan Riau terbagi menjadi dua jenis, yakni Penyu Hijau serta Penyu Sisik (Eretmochelys olivacea) berukuran 3,20–3,47 cm dengan berat 2,38–2,59 gram.

Pengujian kondisi fisik melalui metode candling menunjukkan bahwa sampel telur asal Paloh masih memiliki tanda-tanda fertilitas tinggi dan berpeluang ditetaskan.

“Terhadap telur penyu asal Paloh kami rekomendasikan untuk ditetaskan kembali atau diinkubasi menggunakan pasir pantai (pasir yang agak kasar) dengan kedalaman sarang untuk penyu hijau antara 50-70 cm dan suhu inkubasi antara 28-30 °C. Pastikan pasir tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembab untuk menghindari pembusukan pada telur,” kata Dwi Suprapti.

Sebaliknya, pengujian terhadap sampel asal Kepulauan Riau mencatatkan kondisi infertil dengan cangkang basah tanpa pasir sehingga dipastikan gagal berkembang.

Rekomendasi pemusnahan diterbitkan bagi kelompok telur infertil tersebut lantaran tingginya risiko paparan mikroba yang merusak kualitas embrio.

Perlindungan penyu di Indonesia diatur secara penuh melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025, yang sejalan dengan status Appendix I pada CITES dan daftar merah IUCN.

(Rudi)