Provinsi Kalimantan Barat berhasil mengukuhkan posisi sebagai salah satu wilayah dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia. Dalam evaluasi nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025, Kalbar meraih peringkat ke-4 tertinggi nasional dengan skor 86,17.
Capaian ini menjadikan Kalbar sebagai provinsi dengan nilai demokrasi tertinggi di seluruh Pulau Kalimantan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Semarang, Kamis (21/5/2026).
Norsan menyatakan bahwa pencapaian ini adalah buah dari terjaganya iklim kondusif, kebebasan berpendapat, serta ruang partisipasi publik yang terbuka lebar di wilayahnya.
Ubah Nomenklatur Lembaga, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Fokuskan Mutu Layanan SAJI
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga dan pemilu berlangsung aman. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Norsan usai menerima penghargaan.
Menariknya, Norsan mengaitkan kualitas demokrasi ini dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menekankan bahwa angka IDI yang tinggi harus sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, IPM Kalbar berada di angka 72,09 dan ditargetkan mampu menembus angka 75 di masa mendatang.
“Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” tambahnya.
Tujuh Hari Nihil, Operasi Pencarian Pemancing Diduga Diterkam Buaya di Kubu Raya Dihentikan
Kedepannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat transparansi pemerintahan serta kolaborasi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat. Menurutnya, demokrasi tidak boleh hanya unggul di atas kertas, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, yang turut hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa evaluasi berkala terhadap indikator demokrasi sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di tingkat daerah.
(Dayank Ana)