Sab, 18/07/26 · 02.48.01
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Dukung Swasembada, Kejati Kalbar Hadiri Panen Raya Ketahanan Pangan di Kubu Raya

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Jumat, 17 Juli 2026 · 19:221 menit baca
Dukung Swasembada, Kejati Kalbar Hadiri Panen Raya Ketahanan Pangan di Kubu Raya
Aspidmil Kejati Kalbar Agus Subur Mudjiono hadiri Panen Raya Ketahanan Pangan TNI di Kubu Raya guna mendukung program swasembada pangan nasional. (Dok. Kejati kalbar)

Jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menghadiri agenda Panen Raya Program Ketahanan Pangan yang diinisiasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kehadiran jajaran penegak hukum tersebut ditargetkan untuk memperkuat koordinasi serta pengawasan dalam pelaksanaan program strategis sektor agraria di wilayah Kalimantan Barat.

Upacara panen raya yang diselenggarakan di kawasan pertanian belakang Kantor Bupati Kubu Raya pada Jumat, (17/7/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito. Dalam agenda ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat diwakili oleh Asisten Pidana Militer (Aspidmil) Kolonel Cpm Agus Subur Mudjiono.

Selain melakukan pemotongan padi bersama kelompok tani lokal, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada para petani di lapangan, serta pelaksanaan konferensi video (video conference) interaktif bersama Panglima TNI di Jakarta.

Hari Jadi Ke-19 Kubu Raya, Kejati Kalbar Soroti Aspek Akuntabilitas Pemkab
Baca Juga

Hari Jadi Ke-19 Kubu Raya, Kejati Kalbar Soroti Aspek Akuntabilitas Pemkab

Sinergi Lintas Sektor dan Implementasi Program Asta Cita Nasional
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyatakan bahwa keikutsertaan lembaga yudikatif dalam klaster pangan ini merupakan komitmen untuk mengawal Program Asta Cita Presiden terkait percepatan swasembada pangan nasional. Kolaborasi antarkelembagaan dinilai krusial guna menjamin akuntabilitas penyaluran bantuan dan pemanfaatan lahan pertanian produktif.

Pengawasan ketat dari aparat penegak hukum diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan distribusi pupuk serta bibit subsidi, yang menjadi instrumen utama dalam menaikkan indeks kesejahteraan petani di daerah.

Integrasi taktis antara komando teritorial TNI, jajaran pemerintah daerah, kejaksaan, dan masyarakat agraris ini diproyeksikan menjadi percontohan bagi penguatan fondasi ketahanan pangan daerah guna menopang kestabilan ekonomi makro nasional secara berkelanjutan.

(Dayank Ana)