Sab, 18/07/26 · 03.55.49
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Hari Jadi Ke-19 Kubu Raya, Kejati Kalbar Soroti Aspek Akuntabilitas Pemkab

Hendrawan
Hendrawan
Jumat, 17 Juli 2026 · 11:041 menit baca
Hari Jadi Ke-19 Kubu Raya, Kejati Kalbar Soroti Aspek Akuntabilitas Pemkab
Hadiri Hari Jadi ke-19 Kabupaten Kubu Raya, Kejati Kalbar tegaskan komitmen pengawasan hukum dan tuntutan akuntabilitas pelayanan publik Pemkab. (Dok. Kejati kalbar)

Jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menghadiri Upacara Peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Kubu Raya di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat, (17/7/2026). Kehadiran otoritas penegak hukum di tengah perayaan administrasi daerah ini menyoroti pentingnya asistensi yudisial terhadap jalannya tata kelola anggaran birokrasi.

Dalam upacara yang dihadiri jajaran daerah tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat diwakili oleh Asisten Intelijen (Asintel) Yadi Rachmat Sunaryadi. Kejaksaan menyatakan posisinya untuk melakukan pengawasan eksternal serta penegakan hukum guna menekan potensi penyimpangan anggaran di tingkat pemkab.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat tertulis Gubernur, menuntut adanya perubahan performa birokrasi dan kolaborasi riil lintas sektor, bukan sekadar perayaan tahunan.

“Peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Kubu Raya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah secara bersama-sama. Mengusung tema ‘Dengan Semangat Gotong Royong untuk Mewujudkan Kubu Raya Melaju dan Sejahtera,’ seluruh jajaran pemerintah, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus terus memperkuat kolaborasi, menjaga persatuan, serta mengedepankan semangat gotong royong sebagai fondasi utama percepatan pembangunan,” kata Krisantus Kurniawan.

Dukung Swasembada, Kejati Kalbar Hadiri Panen Raya Ketahanan Pangan di Kubu Raya
Baca Juga

Dukung Swasembada, Kejati Kalbar Hadiri Panen Raya Ketahanan Pangan di Kubu Raya

Tantangan Pelayanan Publik dan Asistensi Yudisial
Gubernur Kalimantan Barat dalam nota tertulisnya menekankan bahwa integrasi kelembagaan menjadi instrumen vital dalam merespons tantangan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan peningkatan mutu pelayanan publik yang kerap dikeluhkan warga. Seluruh elemen pemerintahan diwajibkan mengedepankan integritas guna mencegah kebocoran anggaran daerah.

Merespons hal tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memposisikan diri sebagai instansi pengawas regulasi. Korps Adhyaksa menegaskan kesiapan mereka melakukan pendampingan hukum dan pengawasan melekat pada proyek-proyek strategis daerah.

Langkah ini diambil untuk menuntut pemenuhan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional, sekaligus memastikan refleksi pertambahan usia Kabupaten Kubu Raya berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat.

(Hendrawan)