Guru Besar Kehutanan Untan Sebut Optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu Jadi Senjata Tekan Karhutla di Kalbar

Ancaman karhutla serta masifnya pembukaan lahan monokultur di Kalimantan Barat mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengubah paradigma pengelolaan lanskap hutan. Optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) didorong sebagai solusi alternatif ekonomi yang berkelanjutan guna memutus rantai perambahan dan pembakaran lahan.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Gusti Hardiansyah, menyatakan bahwa pembentukan Pokja HHBK berdasarkan Pergub Kalbar Nomor 33 Tahun 2022 memiliki misi krusial dalam menekan angka karhutla melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tanpa harus merusak hutan.

“Kita harus melihat bahwa hasil hutan Kalimantan Barat ini ini juga salah satu solusi supaya meningkatkan pendapatan asli daerah, mensejahterakan tangan masyarakat, dan yang terpenting bisa ikut serta memberantas kebakaran hutan dan lahan. Karena dengan adanya pokja ini diharapkan ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bukan membakar hutan dan lahan, tapi sebaliknya mendapatkan keuntungan,” papar Gusti Hardiansyah.

Ia menambahkan, pasca-pemadaman karhutla, negara dan pemerintah daerah harus menghadirkan kebijakan alternatif yang jelas agar lahan-lahan gambut atau bekas terbakar tidak serta-merta dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit secara ilegal. Komoditas seperti kratom, tengkawang, kelapa dalam, hingga budidaya klon nanas unggul di lahan gambut harus menjadi fokus intervensi pembinaan secara komprehensif.

“Selama ini kita itu bergantung dengan satu komoditas ya, katakanlah memang datang cuan hari ini adalah sawit. Sebenarnya mindset ini harus kita ubah. Jadi pasca pemadaman, negara juga harus punya kebijakan, misalnya komoditas selain sawit apa? Tadi saya sebutkan, kratom, misalnya, atau komoditas tengkawang, atau komoditas palma lainnya,” tegas Gusti Hardiansyah.

Pendekatan serupa diperkuat oleh pandangan Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Farah Diba, yang menilai bahwa pengembangan HHBK memberikan instrumen pilihan ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Ini salah satu upaya juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu sehingga masyarakat bisa punya pilihan, enggak cuma sawit, tapi hasil hutan bukan kayunya yang bisa menjadi penopang ekonomi bagi mereka,” ujar Farah Diba.

Dari sisi perlindungan lingkungan, Zaki Nurman selaku Kepala Manajemen Rantai Pasok Forest Wise menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan tidak bisa dilakukan hanya dengan imbauan larangan semata, melainkan harus dibarengi dengan kepastian ekonomi bagi warga yang tinggal beririsan langsung dengan kawasan hutan.

“Jadi kalau core-nya Forest Wise sendiri, kita kan pengen hutan terjaga ya. Dan kita menilai yang paling bisa menjaga hutan ya orang yang tinggal di sekitarnya. Cuman seringkali mereka ini tuh bisa dibilang sedikitlah opsi penghidupannya gitu kan. Kalau ada asurutan, kayak semisal Tengkawang, kalau emang enggak bisa dijual ya lewat aja gitu kan. Nah itulah makanya kita berkeyakinan kalau kita mungkin bisa banyak beli Tengkawang dari masyarakat, mereka willing kok untuk menjaga hutannya gitu,” jelas Zaki Nurman.

(Hendrawan)

Guru Besar Kehutanan Untan Sebut Optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu Jadi Senjata Tekan Karhutla di Kalbar

Komentar