Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan perdebatan teoritis mengenai ideologi negara dan beralih pada implementasi praktis nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut ditegaskan dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin, (1/6/2026).
Agenda tahunan yang diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN), unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga kelompok pelajar ini diarahkan untuk menyoroti urgensi Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dalam meredam friksi sosial dan tantangan ekonomi.
Kritik Terhadap Agenda Seremonial Tahunan
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang bertindak sebagai inspektur upacara menyatakan bahwa esensi peringatan sejarah setiap 1 Juni harus diubah dari sekadar rutinitas formalitas menjadi ruang evaluasi publik yang terukur.
Jamin Stabilitas Keamanan Wilayah, Pemprov Kalbar Perkuat Hubungan Kemitraan Lintas Sektoral
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan penanaman nilai dasar negara terletak pada sejauh mana keadilan sosial, toleransi, dan semangat gotong royong diwujudkan untuk menyelesaikan persoalan riil di tingkat akar rumput.
“Pancasila adalah pemersatu bangsa yang menjaga kita tetap kokoh di tengah keberagaman. Tugas kita hari ini bukan lagi memperdebatkannya, melainkan membumikan nilai-nilainya dalam gotong royong, keadilan sosial, dan menjaga toleransi antar sesama,” kata Ria Norsan.
Ria Norsan juga menambahkan bahwa pemaknaan sejarah tidak boleh berhenti pada aspek hafalan semata, melainkan wajib menjadi instrumen koreksi bersama di tengah masyarakat.
“Peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi refleksi bersama sejauh mana nilai-nilai dasar negara telah kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.
Tuntut Keadilan Anggaran, Pemprov Kalbar Usul DBH Sawit Rp100 per Kilogram TBS
Soroti Hambatan Sosial dan Polarisasi Digital
Dalam amanatnya, pihak otoritas daerah menggarisbawahi bahwa dinamika sosial-ekonomi yang berkembang saat ini membutuhkan respons konkret yang bebas dari sekat-sekat latar belakang primordial.
Pihaknya mengkritik ruang publik yang sering kali dihabiskan untuk perdebatan yang tidak produktif, padahal ada persoalan mendesak di sektor kemanusiaan yang membutuhkan penanganan terpadu.
“Pancasila itu hidup apabila dipraktikkan. Ketika kita membantu sesama tanpa memandang latar belakangnya, di situlah nilai kemanusiaan dan persatuan bekerja. Karena itu, mari kurangi perdebatan yang tidak produktif dan mulai menghadirkan aksi nyata dari lingkungan terdekat,” jelas Ria Norsan.
Selain sektor sosial, perhatian khusus juga diberikan pada polarisasi di dunia digital. Generasi muda di Kalbar dituntut untuk mengambil peran aktif sebagai penyaring informasi guna menangkal persebaran hoaks, radikalisme, dan disinformasi yang berpotensi memicu keretakan sosial.
“Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ideologi bangsa. Teknologi harus dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian, persatuan, dan optimisme demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.
Di akhir penjelasannya, Pemprov Kalbar mengingatkan bahwa pemanfaatan nilai kebangsaan sebagai kompas moral merupakan prasyarat mutlak bagi daerah dalam menghadapi tekanan global dan mencapai target jangka panjang pembangunan nasional pada Indonesia Emas 2045.
Kalbar Rawan Bencana, Ria Norsan Minta Karang Taruna Tak Banyak Seremonial
“Pancasila harus terus hidup dalam setiap kebijakan, perilaku, dan tindakan kita. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bersama, saya optimistis Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, berdaulat, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
(Dayank Ana)