Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menerima dua penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026. Penghargaan tersebut mencakup peringkat Terbaik I bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) dan Terbaik I kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Tito menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bagian dari instrumen pusat untuk mengontrol serta mengapresiasi daerah yang mampu menjalankan program strategis nasional.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam acara tersebut, angka inflasi di Kalimantan Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,85%. Meski memasuki awal 2026 terjadi kenaikan di kisaran 3,0% hingga 3,3% akibat siklus musiman hari besar keagamaan, angka tersebut dinilai masih terkendali melalui berbagai intervensi pasar.
Ria Norsan menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga meliputi Gerakan Pangan Murah (GPM) di kabupaten/kota, operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, serta pemantauan harga secara berkala di pasar rakyat.
“Pengendalian inflasi ini menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” ujar Ria Norsan.
Tercatat, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat meningkat dari 5,00% pada 2024 menjadi 5,59% pada 2025. Peningkatan ini diikuti dengan lonjakan indikator ekonomi digital, seperti penggunaan QRIS yang naik 76% dan transaksi e-commerce tumbuh 33,82%.
Di sisi lain, sektor sosial menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 6,25% di tahun 2024 menjadi 6,16% pada 2025. Meski demikian, sektor ketenagakerjaan masih menjadi catatan strategis mengingat angka pengangguran masih stagnan di kisaran 4,23% pada 2025.
Selain pengendalian harga, Pemprov Kalbar juga dinilai berhasil mengimplementasikan konsep entrepreneur government. Konsep ini mendorong pemerintah mencari sumber pembiayaan inovatif non-APBD melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan untuk menggerakkan roda ekonomi daerah.
Melalui pencapaian ini, pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota di Kalbar didorong untuk terus melahirkan inovasi serupa, khususnya dalam tiga sektor utama: pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta tata kelola keuangan yang efektif.
(Dayank Ana)
