Karhutla Kepung Kalimantan, Sultan Melvin Minta Penegak Hukum Usut Pembakar Lahan

Pentingnya sanksi hukum yang berkeadilan bagi pelaku pembakaran ditekankan dalam keterangannya.

“Kalau ada yang terbukti sengaja membakar atau lalai hingga menyebabkan kebakaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai penanganan karhutla hanya berhenti pada pemadaman, sementara akar persoalannya tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.

Dampak asap lintas batas wilayah yang bahkan berpotensi menjangkau negara tetangga menuntut penguatan konsolidasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat kepolisian, korporasi, dan warga tapak. Keluasan dampak ekologis akibat kebakaran lahan diuraikan lebih lanjut.

“Jangan melihat karhutla hanya dari batas administrasi. Yang terbakar bukan sekadar lahan. Yang dipertaruhkan adalah ruang hidup masyarakat dan masa depan lingkungan Kalimantan,” katanya.

Evaluasi total terhadap efektivitas regulasi pencegahan diminta menjadi prioritas agar krisis kabut asap tidak terus berulang dan dianggap sebagai hal lumrah setiap musim kemarau. Hak dasar warga atas kualitas udara yang sehat ditegaskan kembali dalam seruannya.

“Kita tidak boleh menjadikan asap sebagai sesuatu yang biasa. Masyarakat Kalimantan berhak menghirup udara yang bersih dan hidup dalam lingkungan yang aman,” tegasnya.

Komitmen perlindungan kawasan hutan dan kualitas hidup generasi masa depan disuarakan sebagai penutup pernyataannya.

“Jangan wariskan asap kepada generasi berikutnya. Wariskan hutan, udara bersih dan lingkungan yang tetap hidup,” pungkas Sultan Syarif Melvin.

(Roska)