Sab, 18/07/26 · 02.51.34
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Pemprov Kalbar dan Stakeholder Teken Komitmen Tangani Anak Tidak Sekolah

Editor
Editor
Senin, 20 April 2026 · 10:522 menit baca
Pemprov Kalbar dan Stakeholder Teken Komitmen Tangani Anak Tidak Sekolah
Jajaran Forkopimda, OPD, dan perwakilan sektor swasta menandatangani komitmen bersama penanganan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Kalimantan Barat dalam rapat koordinasi di BAPPERIDA, Pontianak, Senin (20/4/2026). (Dok. HO/TNP)

Nusantarapost.news, Kalimantan Barat – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Kalimantan Barat, Senin (20/4/2026), di Ruang Rapat BAPPERIDA, Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 3, Pontianak.

Kegiatan dihadiri jajaran Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan sektor swasta. Fokus utama pertemuan adalah menyusun peta jalan strategis guna memastikan setiap anak di Bumi Khatulistiwa mendapatkan hak pendidikan yang layak, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Kapolda Kalimantan Barat yang diwakili Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Kalbar Rusdiani menegaskan bahwa penanganan ATS bukan semata urusan dunia pendidikan, melainkan juga bagian dari perlindungan anak secara menyeluruh.

“Anak-anak yang berada di sekolah jauh lebih terlindungi dari risiko kejahatan, perdagangan orang, maupun eksploitasi kerja. Kami siap berkolaborasi, terutama dalam hal edukasi kepada orang tua serta pengawasan di lapangan,” ujar Rusdiani.

Bahas Implementasi KUHP Baru, Kapolda Sianipar Temui Kajati Emilwan Ridwan
Baca Juga

Bahas Implementasi KUHP Baru, Kapolda Sianipar Temui Kajati Emilwan Ridwan

Strategi yang disepakati mencakup penguatan kebijakan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah, serta validasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Program ini juga menyasar wilayah 3T Terdepan, Terluar, dan Tertinggal dengan dukungan bantuan sosial, beasiswa, serta peran aktif CSR perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Suharyono menekankan pentingnya sosialisasi masif agar kesadaran masyarakat terhadap wajib belajar terus meningkat. Polri, kata dia, akan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas hingga ke tingkat desa.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi stigma negatif atau kendala sosial yang menghalangi anak untuk bersekolah. Sinergi antara Pemprov, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang maju dan sejahtera,” tegas Bambang.

Muswil Parlemen Mahasiswa di Polnep, Polda Kalbar Minta Kritik Konstruktif
Baca Juga

Muswil Parlemen Mahasiswa di Polnep, Polda Kalbar Minta Kritik Konstruktif

Rapat koordinasi ini menghasilkan tiga kesepakatan strategis: sinkronisasi data Dapodik dengan data kependudukan untuk memastikan intervensi by name by address, penguatan Program Kesetaraan Paket A, B, dan C bagi anak-anak dengan hambatan geografis, serta pembentukan sistem evaluasi lintas sektoral guna menjamin transparansi dan efektivitas penurunan angka putus sekolah di Kalimantan Barat.

(Rld)