Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pembangunan yang inklusif mendapat apresiasi di tingkat nasional.
Gubernur Kalimantan Selatan H.Muhidin menerima penghargaan The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth dalam rangkaian Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 yang diselenggarakan media nasional diadona.id di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai memiliki kebijakan berdampak bagi perempuan dan masyarakat rentan.
Dalam konteks Kalimantan Selatan, apresiasi tersebut merefleksikan arah kebijakan Gubernur yang menempatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan UMKM, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif.
Baca Juga Pemadaman Karhutla di Kalimantan Selatan Terkendala Akses dan Jauhnya Sumber Air
Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, yang mewakili Gubernur Muhidin, langsung dari CEO Dream & Diadona, Diana Airin.
“Banyak program prioritas dari Gubernur H. Muhidin yang fokus pada perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” terang Muhidin melalui perwakilannya.
Bagi Pemprov Kalsel, pembangunan inklusif berarti memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda.
Sejumlah agenda pembangunan yang didorong melalui 10 Janji Gubernur pun memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan perempuan dan keluarga.
Baca Juga Pemprov Kalsel Evaluasi Izin Perdagangan Karbon dan Minta Program Tukar Sampah Dengan Sembako Berlanjut
Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, misalnya, membuka ruang bagi berkembangnya UMKM yang banyak digerakkan perempuan.
Sementara itu, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup ibu dan anak. Pendekatan serupa juga tampak dalam dorongan terhadap Program Paket A, B, dan C yang membuka kesempatan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat, termasuk perempuan di wilayah pelosok.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Pulau Laut diproyeksikan memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses pasar dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat serta pelaku UMKM di wilayah kepulauan.
Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak semata diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari seberapa banyak pintu kesempatan yang berhasil dibuka bagi masyarakat.
Komitmen terhadap pembangunan inklusif juga terlihat dari penguatan perlindungan perempuan dan anak. Pada 27 Juli 2026, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait, dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum bersama pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak di lingkungan perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan pondok pesantren.
Langkah ini dinilai penting karena tantangan perlindungan perempuan dan anak kini tidak hanya berada di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital, mencakup ancaman seperti cyberbullying, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, hingga konten yang berdampak pada perkembangan mental dan moral anak.
Baca Juga PLTU dan PLTGU Rusak, Pemadaman Bergilir Landa Kalsel Hingga Agustus 2026
“Kita ingin memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya kekerasan maupun penyalahgunaan teknologi digital,” tegas Muhidin.
Pembentukan forum tersebut menjadi langkah awal memperkuat perlindungan melalui satuan tugas yang bekerja secara terkoordinasi lintas sektor.
Komitmen pembangunan inklusif turut diwujudkan melalui pelibatan anak. Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru, Pemprov Kalsel tidak hanya menempatkan anak sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga memberi ruang bagi mereka menyampaikan aspirasi melalui Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus, dengan harapan pembangunan menjadi lebih partisipatif, inklusif, tepat sasaran, dan ramah anak.
“Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak,” ujar Muhidin.
Pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif tidak ditempatkan sebagai program berdiri sendiri, melainkan dibangun melalui ekosistem yang mencakup sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan keamanan.
Bagi Kalimantan Selatan, pembangunan yang berpihak kepada perempuan berarti memperkuat keluarga dan ekonomi masyarakat; perlindungan anak berarti menyiapkan generasi masa depan; pendidikan yang lebih terbuka berarti memperluas kesempatan; infrastruktur yang menghubungkan wilayah berarti membuka akses ekonomi; dan kolaborasi lintas sektor berarti memastikan persoalan masyarakat tidak diselesaikan pemerintah seorang diri.
Baca Juga Tujuh Jam Geledah Dinkes Banjar, Kejari Sita 48 Dokumen dan Bukti Elektronik
Penghargaan The Sraya Recognition ini menjadi pengakuan atas arah kebijakan tersebut, sekaligus pengingat bahwa pembangunan yang benar-benar maju adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun sejalan dengan semangat Pemprov Kalsel untuk bekerja bersama dan merangkul semua, agar kemajuan Banua tidak hanya terlihat dari pertumbuhan, tetapi juga dirasakan melalui semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk hidup, belajar, bekerja, berkembang, dan terlindungi.
(Tony)
