Pemprov Kalsel Keluhkan Dana TKD dan DBH Senilai Rp3 Triliun Masih Tertahan di Pusat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan keluhkan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) hampir Rp2 triliun serta Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1 triliun yang masih tertahan di pemerintah pusat. Penahanan dana pencairan tersebut memicu tekanan pada kondisi fiskal daerah hingga tingkat kabupaten dan kota dalam membiayai program pembangunan.

Keluhan terkait tertahannya alokasi pembiayaan daerah tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, (27/10/2026).

“Cuma ada satu permintaan kita, TKD kita kan masih ditahan nih. Hampir Rp 2 triliun dan DBH kita Rp 1 triliun. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan sesegera mungkin DBH itu bisa dicairkan untuk daerah. Karena ini pembiayaannya memang betul-betul fiskal daerah juga enggak begitu baik-baik banget ya, termasuk kabupaten/kota,” ujar Ariadi.

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan dilaporkan masih sangat bergantung pada penerimaan sektor pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut mendorong Pemprov Kalsel mengharapkan percepatan realisasi investasi dan penguatan kawasan industri demi menjaga daya beli serta kepatuhan wajib pajak masyarakat.

Tergantungnya penerimaan daerah serta perlunya intervensi program dari pusat diurai lebih lanjut oleh Ariadi.

“Problemnya PAD kita hanya dari pajak kendaraan bermotor. Kalau investasi tidak masuk, industri tidak berjalan, maka orang tidak bisa bayar pajak. Makanya kita ingin dorong kawasan industri kita di daerah tetap berkembang sehingga daya beli masyarakat juga bisa lebih meningkat. Nilainya kan tidak begitu besar bagi kita, dan kita ingin intervensi pusat bisa lebih masif lagi di beberapa tempat di kabupaten/kota di Kalsel,” katanya.

Penyaluran dana bagi hasil pusat yang dibagikan secara merata ke 13 kabupaten dan kota di Kalsel dinilai turut menjadi pilar penyokong pembangunan infrastruktur daerah. Pentingnya dukungan bagi hasil sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelancaran anggaran daerah ditekankan oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian.

“Alhamdulillah kita banyak juga bantuan, khususnya bagi hasil dari PBB yang menyuplai ke daerah-daerah kita. Tapi tentu dibagikan juga ke 13 kabupaten dan kota secara merata supaya pembangunan nanti membangun desa menata kota,” tutur Supian mengakhiri keterangannya.

(Rudi)

Pemprov Kalsel Keluhkan Dana TKD dan DBH Senilai Rp3 Triliun Masih Tertahan di Pusat

Komentar