Cegah Kebocoran Rahasia Negara, Pemkab Kutai Barat Uji Konsekuensi Informasi

Payung Hukum Penolakan Berkas Rahasia
Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Yuli Permata Mora, memaparkan bahwa luaran dari uji materiil ini akan dikodifikasi ke dalam dokumen tertulis berupa berita acara dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah atau SK PPID Utama mengenai Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

“Dokumen ini akan menjadi payung hukum yang sah bagi petugas PPID di Kabupaten Kutai Barat, sehingga mereka memiliki dasar yang kuat dan tidak menyalahi aturan saat harus menolak permintaan informasi yang sifatnya rahasia,” jelas Yuli.

Yuli mengingatkan, meski pemenuhan data publik merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, hak akses masyarakat yang diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tidak bersifat mutlak. Terdapat pengecualian ketat terhadap dokumen yang menyangkut keamanan negara, perlindungan usaha, hak pribadi, hingga rahasia jabatan.

Mekanisme Uji Dampak Yuridis
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pembatasan akses ini bukan instrumen untuk menutupi kinerja badan publik dari pengawasan masyarakat, melainkan sebuah prosedur legal untuk mengukur dampak hukum dari pembukaan atau penutupan suatu informasi.

“Uji konsekuensi ini bukan sebagai alat untuk menutup-nutupi informasi dari masyarakat, melainkan sebuah mekanisme legal untuk menguji dampak yang timbul jika suatu informasi dibuka atau ditutup,” kata Yuli.

Proses pengelompokan berkas ini wajib bersandar pada prinsip yang ketat, terbatas, serta melalui analisis hukum yang matang. Pada akhir pertemuan, jajaran Pemkab Kutai Barat menginstruksikan seluruh badan publik di daerah untuk konsisten, profesional, mematuhi regulasi, serta menjaga keseimbangan antara hak publik dan perlindungan data rahasia.

(Dayank Ana)