Disbun Kaltim Dorong Pekebun Sawit Bermitra untuk Kepastian Harga TBS

Disparitas Regulasi Harga Mitra dan Non-Mitra
Berdasarkan garis kebijakan yang berlaku, skema harga pasar bagi pekebun non-mitra murni lahir dari hasil kesepakatan langsung secara bilateral antara pihak perusahaan pembeli dan masyarakat. Akibatnya, otoritas pemerintah daerah secara regulasi tidak memiliki kewenangan teknis untuk melakukan intervensi ataupun memberikan jaminan stabilitas harga pada kategori tersebut.

Sebaliknya, struktur harga pada pola kemitraan wajib mengacu penuh pada ketetapan angka resmi pemerintah sehingga memberikan fungsi perlindungan ekonomi bagi para pekebun dari fluktuasi harga yang tidak menentu.

“Oleh karena itu, Dinas Perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota terus mendorong seluruh petani pekebun di Kalimantan Timur agar bermitra dengan PKS. Jika di sekitar lokasi pekebun terdapat perusahaan atau PKS yang berpotensi menjadi mitra, silakan laporkan kepada kami. Kami siap memfasilitasi dan menghubungkan dengan perusahaan terkait sesuai ketentuan yang berlaku,” urai Taufiq Kurrahman.

Lebih lanjut, implementasi hubungan kerja sama yang difasilitasi oleh jajaran pemerintah daerah tersebut wajib menyesuaikan diri dengan koridor hukum yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan.

Kewajiban Kepemilikan Dokumen STDB Lahan
Manajemen dinas menyatakan bahwa pembentukan ekosistem kemitraan usaha ini memerlukan tahapan sosialisasi serta edukasi yang komprehensif mengenai fungsi jaminan harga. Untuk dapat masuk dan terintegrasi ke dalam pola kemitraan tersebut, para pekebun diwajibkan memenuhi satu syarat administratif utama pendataan, yaitu kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), terutama bagi masyarakat yang memiliki luas bentang lahan di bawah 25 hektare.

“Bagi petani yang sudah memiliki STDB, permohonan kemitraan ke perusahaan perkebunan atau PKS pada dasarnya akan lebih mudah diproses. Tugas pemerintah adalah mendorong seluruh lahan pekebun memiliki STDB. Masyarakat cukup melapor, maka proses penerbitannya akan kami bantu,” tegas Taufiq Kurrahman.

Kepemilikan instrumen hukum STDB ini diposisikan sebagai pintu masuk utama yang legal bagi petani mandiri untuk mengakses skema kemitraan guna mencapai standardisasi nilai jual demi mendongkrak kesejahteraan sektor perkebunan sawit di Kalimantan Timur.

(Dayank Ana)