Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) secara resmi meningkatkan status kewaspadaan menyusul tingginya potensi kerawanan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada puncak musim kemarau tahun ini, Kamis (6/8/26).
Pernyataan kesiagaan tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto, di Posko Utama Karhutla Pangkalan TNI AU (Lanud) Supadio, Kabupaten Kubu Raya.
Dalam pemaparannya, Krisantus mengingatkan bahwa periode kritis karhutla di Kalbar selalu jatuh pada rentang Juli hingga Oktober. Khusus untuk bulan Agustus, ia menyoroti potensi puncak kerawanan yang mengacu pada pola historis kebakaran tahun-tahun sebelumnya.
“Terjadi peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ungkap Krisantus di hadapan peserta rapat.
Ia menggarisbawahi kompleksitas penanganan di Kalbar yang secara demografis didominasi kawasan hutan dan lahan gambut.
Krisantus menyebut kebakaran gambut memiliki daya rusak tinggi karena api yang merambat di bawah tanah (ground fire) memproduksi asap yang jauh lebih pekat dan masif, mengancam kualitas lingkungan serta kesehatan pernapasan publik.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Kalbar telah menginstruksikan Satgas Karhutla gabungan lintas instansi—TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni—untuk memperluas jangkauan patroli terpadu dan mendeteksi titik api sedini mungkin.
“Strategi penanganan yang kami lakukan memadukan operasi pemadaman darat secara intensif dengan dukungan operasi udara agar penanganan dapat berlangsung lebih efektif,” jelasnya.
Meski skenario mitigasi telah disiapkan, minimnya curah hujan dan teriknya cuaca tetap memicu titik api baru. Krisantus berharap campur tangan penuh pemerintah pusat, terutama dalam sokongan operasi udara berbasis Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), guna merangsang curah hujan buatan di wilayah terdampak.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar upaya penanggulangan karhutla berjalan optimal,” tukas Krisantus.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, menekankan bahwa respons terhadap bencana karhutla di Kalbar tidak boleh memiliki toleransi kelalaian.
“Sesuai hasil rapat terbatas kemarin, saya kembali mengingatkan instruksi Presiden RI agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan penuh. Dengan kondisi cuaca yang kering, penanganan karhutla tahun ini membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih serius,” ujarnya menanggapi.
Suharyanto menyinggung kembali memori kelam di Kabupaten Ketapang pada tahun sebelumnya, saat karhutla memakan korban jiwa akibat penanganan yang terhambat. Ia menegaskan, setiap kali citra satelit menangkap kemunculan satu hotspot baru, pasukan di lapangan harus langsung menerobos untuk memadamkan api.
“Saya juga menginstruksikan optimalisasi sarana dan prasarana penerbangan untuk mendukung operasi water bombing, disertai peningkatan kapasitas dan pelatihan awak pesawat agar penanganan kebakaran di ekosistem lahan gambut dapat dilakukan secara lebih efektif,” tegas Jenderal bintang tiga tersebut.
Untuk diketahui, prakiraan terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalbar menunjukkan tidak akan ada pembentukan awan hujan yang signifikan setidaknya hingga enam minggu ke depan. Aparat gabungan dan masyarakat luas diimbau bersinergi penuh dalam menindak tegas siapa pun oknum yang membuka lahan dengan cara dibakar.
Rapat koordinasi strategis ini turut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar, aparat penegak hukum, serta instansi vertikal terkait guna mematangkan skenario terburuk di lapangan.
(roska)
