Kementerian Pertanian mengidentifikasi sebanyak 139 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di berbagai daerah yang kedapatan membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Praktik penekanan harga ini dinilai sepihak dan merugikan para produsen di tingkat hulu.
Pasca-adanya pengumuman resmi dan rapat koordinasi yang digelar pemerintah, baru ada 16 pabrik yang dilaporkan mulai melakukan penyesuaian dengan menaikkan kembali harga pembelian mereka. Sementara itu, mayoritas pabrik lainnya masih dalam sorotan akibat belum mematuhi regulasi harga lokal.
Gejolak Hulu Tak Sejalan dengan Pasar Global
Penurunan harga TBS yang dialami para petani sawit di dalam negeri dinilai sangat janggal karena sama sekali tidak sejalan dengan dinamika pasar internasional. Pemerintah mencatat bahwa kondisi di tingkat konsumen global justru memperlihatkan tren yang positif.
“Harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen, tidak ada penurunan, bahkan cenderung permintaannya bertambah dan harganya bertambah. Sehingga di hilirnya tidak ada perubahan, sementara di hulunya terjadi gejolak,” sebut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Jumat (29/5/2026).
Transisi PT DSI Bikin Harga TBS Sawit Anjlok, 139 Pabrik Masuk Radar Penegak Hukum
Gejolak di tingkat domestik ini dianalisis lebih dipicu oleh persoalan di dalam rantai perdagangan hulu ke hilir, serta adanya kekhawatiran berlebih dari pelaku usaha terhadap implementasi kebijakan tata kelola ekspor yang baru.
Spekulasi Efek Psikologis Kebijakan Baru
Penurunan harga TBS di lapangan diduga kuat dipicu oleh efek psikologis pelaku usaha akibat ketidakpastian informasi terkait transisi ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Guna meredam kepanikan pasar tersebut, rapat koordinasi lintas sektor pun digelar melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani sawit, hingga Satgas Pangan Polri.
Dalam forum tersebut, pemerintah mengklarifikasi bahwa PT DSI hanya bertugas sebagai pengelola serta pengawas tata kelola ekspor sumber daya alam agar berjalan lebih transparan. Lembaga baru ini ditegaskan tidak akan mengambil keuntungan tambahan yang dapat membebani rantai perdagangan sawit, sehingga aktivitas ekspor dan operasional industri dipastikan tetap berjalan normal.
Desakan Pengawasan Ketat dan Target Berantas Manipulasi
Menyikapi ketidakpatuhan ratusan pabrik tersebut, Kementerian Pertanian mendesak perusahaan refinery dan para eksportir untuk segera mengembalikan acuan transaksi pembelian mereka pada harga lelang Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).
Program Biodiesel B50 Berlaku, Pemprov Kaltim Proyeksikan Kenaikan Serapan Sawit Rakyat
Selain itu, pemerintah daerah diminta bergerak lebih aktif untuk memperketat pengawasan terhadap PKS di wilayah masing-masing, serta tidak segan melaporkan jaringan afiliasi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
Langkah intervensi ini ditegaskan sebagai upaya konkret melindungi hak ekonomi petani sekaligus menjadi pintu masuk untuk memotong ruang gerak praktik ilegal yang merugikan pendapatan negara. Pemerintah berkomitmen penuh untuk meminimalisasi serta mengidentifikasi indikasi kerugian negara yang selama ini diduga kuat terjadi di sektor sawit, seperti praktik under invoicing, underpricing, hingga transfer pricing.
(Dayank Ana)