Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Timur

Kutai Barat Alokasikan Rp214,7 Miliar Sektor Pertanian Penyangga IKN

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Senin, 9 November 2026 · 09:091 menit baca
Kutai Barat Alokasikan Rp214,7 Miliar Sektor Pertanian Penyangga IKN
Pemkab Kutai Barat mengalokasikan Rp214,7 miliar pada 2026 untuk memperkuat sektor pertanian dan menargetkan diri menjadi lumbung pangan penyangga IKN. (Dok. Abdurachman)

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan wilayahnya menjadi lumbung pangan penyangga Ibu Kota Nusantara dengan mengalokasikan anggaran sektor pertanian sebesar Rp214,7 miliar pada 2026.

Penetapan sektor pertanian dan ketahanan pangan tersebut difokuskan sebagai pilar utama guna melepaskan ketergantungan daerah dari sektor pertambangan. Target strategis penyerapan anggaran tersebut dipaparkan oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dalam keterangannya di Sendawar.

“Melalui alokasi anggaran Rp214,7 miliar pada 2026, Kutai Barat tidak hanya mengejar kemandirian pangan, tetapi juga menargetkan diri menjadi lumbung pangan strategis bagi kawasan IKN,” kata Frederick Edwin, Minggu, (8/11/2026).

Capaian produksi padi daerah pada 2025 tercatat sebesar 3.074,94 ton gabah kering giling, sehingga penguatan prasarana disiapkan guna mendongkrak hasil panen secara berkelanjutan. Langkah modernisasi sektor pertanian disinggung kembali oleh kepala daerah saat momentum peringatan HUT ke-27 Kabupaten Kutai Barat pada Jumat (6/11/2026).

Pemerintah Bidik 9,7 Juta Hektare Lahan Rusak untuk Swasembada Pangan
Baca Juga

Pemerintah Bidik 9,7 Juta Hektare Lahan Rusak untuk Swasembada Pangan

Pertumbuhan produksi tanaman pangan tercatat membaik dengan kenaikan 4,49 persen pada 2025, serta diproyeksikan meningkat hingga 5,0 persen pada 2026 dan 5,1 persen pada 2027. Fokus alokasi dana Rp214,7 miliar tersebut akan disalurkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, pembukaan lahan baru, cetak sawah, pengadaan alat mesin pertanian, hingga penyediaan bibit unggul dan pupuk.

Program ketahanan pangan ini turut diintegrasikan dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran stimulan penyiapan lahan, bibit sawit unggul, pupuk, serta herbisida kepada 172 kepala keluarga di lima kampung. Tujuan pelibatan masyarakat pedalaman dalam pengelolaan lahan secara mandiri ditegaskan kembali oleh pihak pemerintah daerah.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi buruh di kebun milik perusahaan besar, tapi mampu mengelola lahan sendiri secara mandiri dan produktif agar pendapatan keluarga meningkat dan kemiskinan ekstrem di pedalaman dapat terus ditekan,” kata Frederick Edwin.

(Dayank Ana)