DPRD Kaltara dan Warga Sepakati 7 Poin Penanganan Jalan Lingkar Krayan

Alokasi Anggaran Perubahan dan Standardisasi Fisik Agregat
Selain pemanfaatan pos anggaran BTT, formulasi kebijakan anggaran dalam RDP menyepakati suntikan dana senilai Rp 5 miliar yang akan diplot pada APBD Perubahan 2026. Dari sisi standardisasi fisik, Dinas Pekerjaan Umum, DPRD Kaltara, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) sepakat untuk menerapkan teknik pengerasan agregat (bukan aspal) pada titik-titik kerusakan terparah rute Lembudud menuju Long Layu dan Binuang.

Meskipun kesepakatan tertulis telah dicapai, unsur kepala adat dan kepala desa di Krayan Selatan serta Krayan Tengah tetap memberikan klausul ultimatum keras. Jika program pembangunan jalan dan jembatan tersebut tidak diakomodir secara permanen dalam APBD 2027, aliansi masyarakat perbatasan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan eskalasi massa yang lebih besar.

Ketua Komisi III DPRD Kaltara Jufri Budiman membenarkan bahwa proyek infrastruktur di kawasan tersebut sebelumnya sempat terhambat akibat defisit postur anggaran daerah. Namun, otoritas legislatif berkomitmen mempercepat penetapan anggaran perubahan tahun ini.

“Di tahun ini memang dari Pemprov tidak ada menganggarkan karena alasan defisit. Sehingga kami dari DPRD berinisiatif, di 2026 ini di (APBD) Perubahan, Pemprov dan DPRD akan menganggarkan. Itu tidak ada tawar-menawar, harus, karena memang kondisinya sangat parah,” tegas Jufri Budiman.

Otoritas terkait menjadwalkan agenda koordinasi lanjutan bersama kementerian teknis di Jakarta untuk mensinkronisasikan status fungsional jalan lingkar tersebut dengan program strategis nasional di wilayah perbatasan.

(Hendrawan)