Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka menyusul pernyataannya yang melabeli jurnalis, pengamat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai “londo ireng” atau pengkhianat bangsa, Jumat (24/7/2026).
Desakan tersebut dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, sebagai respons tegas atas pidato Presiden dalam perayaan puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026) malam.
AJI menilai penggunaan metafora era kolonial tersebut tidak hanya mendiskreditkan kelompok kritis, tetapi juga merupakan bentuk tuduhan buta tanpa dasar.
“Sebaiknya Presiden minta maaf soal ini dan memperbaiki pidato-pidatonya, Presiden jangan menyerang pembawa berita, tapi memperbaiki fakta yang buruk, misal dengan memperbaiki tata kelola MBG (Makan Bergizi Gratis),” tegas Bayu dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).
Sikap reaktif Kepala Negara tersebut dinilai sebagai respons atas masifnya pemberitaan yang membongkar celah kebijakan prioritas pemerintah, mulai dari kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masih ditemukannya fasilitas pendidikan yang tidak layak.
Alih-alih melihat pemberitaan sebagai instrumen pengawasan publik dan kritik konstruktif, Presiden Prabowo justru menuding kelompok sipil sengaja mencari-cari kesalahan pemerintah.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengibaratkan kelompok kritis bak serdadu pribumi yang berkhianat membela Belanda di masa perang kemerdekaan.
“Kita negara demokrasi, kita tidak antikritik, tapi kita bukan anak kecil, Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya sekarang dia pakai baju lain, kan. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM.” ucap Prabowo di hadapan jajaran elite politik.
Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan secara provokatif mempertanyakan sumber pendanaan kelompok sipil yang kerap mengkritik pemerintahannya. Ia turut menyentil kebijakan redaksional media massa yang menyoroti sekolah rusak, meski pemerintah mengklaim telah merenovasi 67 ribu sekolah sepanjang tahun ini.
“Ada juga media-media yang walaupun kita sudah perbaiki 67 ribu sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar, taruh di halaman pertama. Aduh, dia kira kita enggak ngerti,” tambahnya.
Menanggapi rentetan tudingan itu, AJI menilai pernyataan sekelas Kepala Negara telah merendahkan muruah profesi kewartawanan. Bayu menyetarakan narasi “londo ireng” yang dilontarkan Prabowo dengan insiden pelecehan profesi jurnalis yang pernah dilakukan oleh pengacara Hotman Paris beberapa waktu lalu.
Pernyataan Istana yang membenturkan kerja jurnalistik dengan pengkhianatan nasional ini memunculkan anomali. Di satu sisi, pemerintah berulang kali mengklaim tegak lurus pada demokrasi dan tidak anti kritik.
Namun, di sisi lain, kekuasaan justru berupaya mendelegitimasi pembawa pesan lewat pelabelan stigmatis. Atas dasar itulah, AJI menuntut perbaikan sikap dan tutur kata dari Presiden melalui permohonan maaf terbuka guna mencegah preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.
(Hendrawan)
