Menurut keterangan AMP, delegasi mereka merasa ditekan selama berada di dalam forum, sementara massa aksi di luar gedung mengalami tindakan kekerasan dan perampasan poster.
Keterangan itu disampaikan lewat pernyataan sikap dan kronologi yang dipublikasikan di laman Facebook resmi AMP.
Pernyataan tersebut disusun bersama IMMASEPA serta Front Rakyat Anti Investasi dan Anti Militerisme.
AMP menyebut sepuluh mahasiswa yang dipilih sebagai delegasi memasuki gedung sekitar pukul 07.23 WIB untuk registrasi sebagai peserta.
Sebelum masuk, peserta diperiksa sejumlah anggota TNI, termasuk barang bawaannya. Di dalam ruangan, delegasi merasa kondisinya berbeda dibanding peserta dari kampus lain.
“Situasi di dalam ruangan terasa sangat menekan bagi delegasi IM ASEPA jika dibandingkan dengan delegasi dari kampus lain,” tulis AMP dalam kronologinya.
Seorang peserta berdiri menyampaikan pendapat di antara peserta seminar berseragam di dalam ruang Seminar Nasional Seskoad. (Dok. Facebook/AMP)
AMP menyebut nama peserta sudah ditempel pada kursi masing-masing.
Di samping kursi delegasi IMMASEPA duduk seorang mayor yang mendampingi. Sekitar pukul 08.17 WIB, sebuah gantungan kunci milik salah satu anggota delegasi disita.
Di luar gedung, massa aksi sudah berkumpul sejak pukul 07.00 WIB di Pilamo Palasari.
AMP mencatat tiga anggota kepolisian berjaga di lampu merah Jalan Gatot Subroto, serta tiga polisi dan empat anggota TNI di depan pagar Seskoad.
Menurut mereka, banyak anggota TNI lain berjaga di bagian belakang dan depan gedung dengan perangkat komunikasi dan peralatan dokumentasi.
Sekitar pukul 11.08 hingga 13.00 WIB, AMP menyebut tindakan kekerasan terhadap massa aksi mulai terjadi. Jumlah massa bertambah hingga sekitar 50 orang atau lebih.
AMP juga menuduh poster dan baliho berisi tuntutan massa dirampas pihak Seskoad dan dibawa ke luar area aksi.
“Pada saat aksi berlangsung, poster dan baliho yang berisi tuntutan massa aksi di luar gedung dirampas oleh pihak Seskoad, kemudian dibawa ke luar area aksi,” demikian bunyi kronologi AMP.
AMP menyampaikan delapan poin sikap. Mereka menolak seminar yang mengatasnamakan Papua dan menuntut pembatalan perpanjangan izin operasi Freeport hingga habisnya cadangan tambang (life of mine), disertai audit HAM dan lingkungan independen.
Mereka juga menuntut transparansi kontrak migas di Papua Barat, penghentian Proyek Strategis Nasional tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dari masyarakat adat, serta penarikan pasukan dari Tanah Papua.
Selain itu, AMP meminta penanganan terpadu bagi pengungsi internal, dialog politik yang setara, dan jaminan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.
Dalam siaran pers Pusat Pengkajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal, seminar bertema “Pendekatan Geokultural Multiaktor Kodeterminatif dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Damai, Bermartabat, dan Berkelanjutan” itu dipimpin Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo.
Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk hadir sebagai keynote speaker mewakili Menteri Dalam Negeri.
Narasumber seminar adalah Mayor Kav Muhammad Dwi Djayanto selaku perumus dari Seskoad, Uskup Jayapura Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, dan Irene Manibuy, anggota BP3OKP RI perwakilan Provinsi Papua Barat. Seskoal diwakili Wakapusjianmar Kolonel Laut (P) Dian Tri Hutanto.
Pusjianmar Seskoal menyebut kehadirannya sebagai wujud komitmen memperkuat sinergi lintas institusi dan perspektif pertahanan yang terintegrasi dengan pembangunan melalui pendekatan kolaboratif dan inklusif.
Siaran pers itu tidak menyinggung penolakan maupun tudingan AMP. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak Seskoad atas tudingan tersebut.
