Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat lini kesiapsiagaan nasional untuk meredam dampak buruk fenomena iklim El Nino yang diproyeksikan mulai berkembang pada pertengahan tahun 2026. Langkah strategis ini dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah lintas kementerian dan lembaga yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026).
Berdasarkan analisis klimatologi, fenomena El Nino kali ini diprediksi mencapai puncaknya pada akhir 2026 hingga awal 2027. Kondisi ini berpotensi memicu lonjakan kasus bencana hidrometeorologi kering, seperti krisis pasokan air baku, penurunan produktivitas lahan pertanian, hingga ancaman serius pada ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional.
Infrastruktur Mitigasi dan Jaringan Pipanisasi
Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan perlunya percepatan mitigasi struktural sebelum dampak kekeringan ekstrem meluas. Sebagai langkah konkret, BNPB bersama instansi terkait telah merampungkan pembangunan 109 titik sumur bor yang tersebar di tujuh provinsi rawan, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Selain sumur bor, proyek intervensi jangka panjang berupa jaringan pipanisasi air bersih juga telah terpasang di beberapa titik krusial. Di antaranya sepanjang 33,7 kilometer di Kabupaten Magelang, 12 kilometer di Kabupaten Gayo Lues, serta sejumlah jaringan serupa di wilayah rawan kekeringan di NTT.
“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan,” ujar Suharyanto.
Pencegahan Kabut Asap Lintas Batas
Selain mengamankan ketersediaan air bersih komunal, fokus utama koordinasi ini diarahkan pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BNPB memprioritaskan pengawasan ketat di enam provinsi yang secara historis memiliki kerentanan karhutla tinggi melalui aktivasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta dukungan armada operasi udara.
Otoritas penanggulangan bencana menekankan pentingnya sinergi komando di lapangan agar pengelolaan ruang udara dan darat berjalan optimal, sekaligus memastikan proteksi lingkungan guna mencegah terulangnya insiden kabut asap hebat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Forum lintas sektoral ini turut dihadiri oleh jajaran kabinet dan pimpinan lembaga tinggi, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran para pengambil kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan mitigasi iklim demi menjaga stabilitas stok komoditas strategis nasional.
(Dayank Ana)
