Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan adanya risiko jika sertipikat (sertifikat) tanah masih tercatat atas nama orang tua yang sudah meninggal dan belum dialihkan ke ahli waris.
Menurut ATR/BPN, kondisi itu dapat menghambat pemanfaatan aset dan meningkatkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Mitra Kerja ATR/BPN Ana Anida menyebut sejumlah risiko tersebut saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana.


























