Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data eskalasi dampak musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 13 hingga 14 Juli 2026. Laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menyoroti meluasnya krisis air bersih akut di tiga kabupaten serta kebakaran komoditas perkebunan akibat kelalaian aktivitas pembakaran.
Di sektor hidrometeorologi kering, krisis air bersih paling masif terdeteksi di Kabupaten Klaten, di mana sedikitnya 3.148 kepala keluarga atau 10.407 jiwa di empat desa Kecamatan Kemalang meliputi Desa Kendalsari, Tegalmulyo, Tlogowatu, dan Sidorejo kini bergantung sepenuhnya pada pasokan tangki darurat.
Secara akumulatif sejak 15 Juni hingga 13 Juli 2026, otoritas telah menggelontorkan 236 tangki atau setara 1.180.000 liter air bersih untuk menjaga ketahanan domestik warga di kawasan tersebut.
Siaga Darurat di Pemalang, Dampak Banyumas, dan Kebakaran Tebu Sragen
Kondisi kedaruratan serupa juga memaksa Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan status hukum Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan yang diberlakukan secara berkala hingga 31 November 2026. Kekeringan di wilayah ini berdampak langsung pada 2.923 kepala keluarga di tiga kecamatan, yakni Belik, Bawang, dan Pulosari.
Sementara di Kabupaten Banyumas, krisis air kering berdampak pada 1.820 kepala keluarga atau 5.648 jiwa yang tersebar merata di enam kecamatan (Purwokerto Timur, Karanglewas, Sumpiuh, Jatilawang, Cilongok, dan Kemranjen). Otoritas setempat mulai memobilisasi penampungan air menggunakan toren kapasitas 2.000 liter di tingkat tapak desa.
Selain ancaman kekeringan, cuaca ekstrem memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen pada Senin, 13 Juli 2026 pagi pukul 09.45 WIB. Kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran rumput oleh seorang warga yang menjalar tak terkendali hingga menghanguskan 4,5 hektare perkebunan tebu.
Merespons prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan curah hujan kumulatif dasarian II Juli 2026 berada pada kategori sangat rendah, BNPB menginstruksikan penguatan logistik di daerah-daerah rawan.
“BNPB mengimbau pemerintah daerah terus mengoptimalkan distribusi air bersih serta menyiapkan sarana penampungan air di wilayah rawan kekeringan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih efektif. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan air secara bijaksana dan efisien,” tulis rekomendasi resmi BNPB, Selasa (14/7/2026).
Otoritas penanggulangan bencana nasional juga menegaskan sanksi dan larangan pembersihan lahan perkebunan dengan metode pembakaran terbuka guna menekan risiko polusi asap dan kerugian materil.
“Di sisi lain, meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin oleh otoritas daerah setempat,” pungkasnya.
(Dayank Ana)
