Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Nasional

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Pernah Kritisi KPU Soal Keterbukaan Syarat Pendidikan Capres Cawapres

Hendrawan
Hendrawan
Selasa, 17 November 2026 · 00:423 menit baca
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Pernah Kritisi KPU Soal Keterbukaan Syarat Pendidikan Capres Cawapres
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang dulu minta dokumen capres dibuka, kini tak mencantumkan tahun lulus di profil resminya. (Foto: Fraksi NasDem)

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda kembali disorot warganet soal keterbukaan dokumen pendidikan.

Sorotan itu membandingkan sikapnya pada September 2025, saat ia mendesak KPU membuka dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, dengan profil resminya yang tidak mencantumkan tahun kelulusan.

Sorotan muncul di tengah desakan agar DPR mengaudit ijazah seluruh anggotanya, setelah 120 anggota DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Profil DPR dengan kolom tahun pendidikan tinggi kosong, sorotan ijazah Rifqinizamy
Tangkapan layar profil anggota DPR RI atas nama Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. di laman resmi DPR, diakses Selasa (17/11/2026). Kolom tahun pendidikan tinggi hanya berisi tanda hubung, sementara masa kerja sebagai dosen tetap FH ULM tercatat 2006–2016. (Foto: Dok. DPR RI)

Sebelumnya, Nusantara Post telah memberitakan bahwa dugaan pemalsuan ijazah S2 Rifqinizamy kembali diungkit warganet.

Ditanya soal Ijazah, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Enggan Berkomentar
Baca Juga

Ditanya soal Ijazah, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Enggan Berkomentar

Pada September 2025, politikus Partai NasDem itu menentang Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025, yang menetapkan 16 dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik hingga 2030.

“Dokumen persyaratan pencalonan harusnya bisa diakses publik,” ujar Rifqinizamy kala itu, seperti dikutip rmbanten.com (16/9/2025).

Ia menilai dokumen pencalonan bukan rahasia negara, melainkan bagian dari transparansi pemilu.

Penelusuran Nusantara Post menemukan bahwa profil Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 atas nama Rifqinizamy di laman KPU tidak memuat data pada kolom riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan.

Buka Suara Pasca Putusan MK, KPU Beberkan Dasar Verifikasi Pendidikan Gibran
Baca Juga

Buka Suara Pasca Putusan MK, KPU Beberkan Dasar Verifikasi Pendidikan Gibran

Profil DCT KPU dengan kolom riwayat pendidikan kosong, sorotan ijazah Rifqinizamy
Tangkapan layar profil Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 atas nama Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di laman KPU, diakses Selasa (17/11/2026). Kolom riwayat pendidikan tidak berisi data. (Foto: Dok. KPU)

Adapun profil anggota di laman resmi DPR RI mencantumkan gelar Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., beserta tiga institusi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Faculty of Law National University of Malaysia, dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Namun, kolom tahun masuk dan tahun lulus untuk ketiganya hanya berisi tanda hubung.

Pada 2016, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia melaporkan Rifqinizamy, yang saat itu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dugaan memakai ijazah S2 palsu dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) untuk mendaftar program doktor di Universitas Brawijaya.

Surat UKM soal status pelajar terkait dugaan ijazah Rifqinizamy
Dokumen Pengesahan Status Pelajar dari Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bertanggal 16 Juni 2016 atas nama M. Rifqinizamy. Surat itu menyatakan Rifqinizamy terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana sejak semester 1 sesi 2007/2008. (Dok. Ist)

Tim FH ULM yang menelusuri ke Malaysia pada Juni 2016 memperoleh dokumen Pengesahan Status Pelajar yang ditandatangani Dekan Fakultas Undang-Undang UKM, Prof. Rohimi Shapiee, tertanggal 16 Juni 2016.

“Sehubungan itu, adalah dengan ini fakulti mengesahkan bahwa pelajar telah gagal dan diberhentikan atas sebab tidak mendaftar pada semester 2 sesi 2011/2012,” bunyi dokumen tersebut.

Karena ijazah magister menjadi syarat masuk program doktor, temuan itu ikut memunculkan pertanyaan soal gelar doktornya dari Universitas Brawijaya.

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD sampai S1 di Sidang, Roy Suryo: Tetap Palsu
Baca Juga

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD sampai S1 di Sidang, Roy Suryo: Tetap Palsu

Menurut Hukumonline, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang terbukti memakai ijazah palsu dapat menjadi dasar pencabutan ijazah, dan yang berwenang mencabutnya adalah perguruan tinggi penerbit

Pada 16 Juli 2025, seorang warga bernama Arief Hidayat melaporkan Rifqinizamy ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan laporan bernomor 36.

Laporan itu melampirkan surat Dekan Fakultas Undang-Undang UKM bernomor UKM.FUU.100-9/2/1 tertanggal 3 Maret 2022.

Nusantara Post telah meminta konfirmasi kepada Rifqinizamy melalui pesan langsung ke akun Instagram pribadinya, @bang.rifqi.mrk, pada Jumat siang (13/11/2026).

Hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan jawaban. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi.

(Hendrawan)

https://www.instagram.com/reel/DfrwAsyNVNP/?utm_source=ig_web_copy_link&rpxt=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==