Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang dulu minta dokumen capres dibuka, kini tak mencantumkan tahun lulus di profil resminya. (Foto: Fraksi NasDem)
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda kembali disorot warganet soal keterbukaan dokumen pendidikan.
Sorotan itu membandingkan sikapnya pada September 2025, saat ia mendesak KPU membuka dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, dengan profil resminya yang tidak mencantumkan tahun kelulusan.
Sorotan muncul di tengah desakan agar DPR mengaudit ijazah seluruh anggotanya, setelah 120 anggota DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tangkapan layar profil anggota DPR RI atas nama Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. di laman resmi DPR, diakses Selasa (17/11/2026). Kolom tahun pendidikan tinggi hanya berisi tanda hubung, sementara masa kerja sebagai dosen tetap FH ULM tercatat 2006–2016. (Foto: Dok. DPR RI)
Sebelumnya, Nusantara Post telah memberitakan bahwa dugaan pemalsuan ijazah S2 Rifqinizamy kembali diungkit warganet.
Pada September 2025, politikus Partai NasDem itu menentang Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025, yang menetapkan 16 dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik hingga 2030.
“Dokumen persyaratan pencalonan harusnya bisa diakses publik,” ujar Rifqinizamy kala itu, seperti dikutip rmbanten.com (16/9/2025).
Ia menilai dokumen pencalonan bukan rahasia negara, melainkan bagian dari transparansi pemilu.
Penelusuran Nusantara Post menemukan bahwa profil Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 atas nama Rifqinizamy di laman KPU tidak memuat data pada kolom riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan.
Tangkapan layar profil Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 atas nama Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di laman KPU, diakses Selasa (17/11/2026). Kolom riwayat pendidikan tidak berisi data. (Foto: Dok. KPU)
Namun, kolom tahun masuk dan tahun lulus untuk ketiganya hanya berisi tanda hubung.
Pada 2016, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia melaporkan Rifqinizamy, yang saat itu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dugaan memakai ijazah S2 palsu dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) untuk mendaftar program doktor di Universitas Brawijaya.
Dokumen Pengesahan Status Pelajar dari Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bertanggal 16 Juni 2016 atas nama M. Rifqinizamy. Surat itu menyatakan Rifqinizamy terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana sejak semester 1 sesi 2007/2008. (Dok. Ist)
Tim FH ULM yang menelusuri ke Malaysia pada Juni 2016 memperoleh dokumen Pengesahan Status Pelajar yang ditandatangani Dekan Fakultas Undang-Undang UKM, Prof. Rohimi Shapiee, tertanggal 16 Juni 2016.
“Sehubungan itu, adalah dengan ini fakulti mengesahkan bahwa pelajar telah gagal dan diberhentikan atas sebab tidak mendaftar pada semester 2 sesi 2011/2012,” bunyi dokumen tersebut.
Karena ijazah magister menjadi syarat masuk program doktor, temuan itu ikut memunculkan pertanyaan soal gelar doktornya dari Universitas Brawijaya.
Menurut Hukumonline, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang terbukti memakai ijazah palsu dapat menjadi dasar pencabutan ijazah, dan yang berwenang mencabutnya adalah perguruan tinggi penerbit
Pada 16 Juli 2025, seorang warga bernama Arief Hidayat melaporkan Rifqinizamy ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan laporan bernomor 36.
Laporan itu melampirkan surat Dekan Fakultas Undang-Undang UKM bernomor UKM.FUU.100-9/2/1 tertanggal 3 Maret 2022.
Nusantara Post telah meminta konfirmasi kepada Rifqinizamy melalui pesan langsung ke akun Instagram pribadinya, @bang.rifqi.mrk, pada Jumat siang (13/11/2026).
Hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan jawaban. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi.