Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyebut Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara yang paling terpapar bencana di dunia. Mengutip data Bank Dunia, ia juga menyatakan Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Senior Disaster Management Training (SDMT) di Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5). Suharyanto menekankan bahwa predikat “laboratorium bencana” yang disematkan dunia internasional kepada Indonesia harus menjadi pengingat bagi daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data, tapi di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” ujar Suharyanto di hadapan para Kepala Pelaksana BPBD se-Indonesia.
Komando Daerah dan Status Tanggap Darurat
Puluhan Hektare Terbakar di Berbagai Daerah, BNPB Perketat Penanganan Karhutla
Suharyanto menginstruksikan para kepala pelaksana BPBD untuk berani mengambil alih komando saat terjadi kedaruratan. Ia juga meluruskan persepsi keliru mengenai penetapan status tanggap darurat yang sering dianggap sebagai tanda ketidakmampuan daerah.
Menurutnya, penetapan status tersebut merupakan mekanisme administratif wajib agar bantuan dari pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait dapat segera disalurkan sesuai regulasi.
“Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi. Dengan status tersebut, kami di pusat maupun instansi di daerah dapat membantu,” jelasnya.
Data Terkini BNPB: Karhutla Terjang Empat Wilayah, Bima Dilanda Kekeringan
Evaluasi Erupsi Gunung Dukono
Dalam arahannya, Suharyanto menyoroti insiden pendakian di Gunung Dukono yang tetap dilakukan meski status berada di Level II atau Waspada. Ia meminta BPBD lebih masif dalam melakukan sosialisasi untuk mencegah masyarakat mengabaikan larangan radius berbahaya.
“Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan kecepatan pendataan pascabencana sebagai kunci pemulihan sosial-ekonomi masyarakat. Keterlambatan data dari daerah dinilai berdampak langsung pada lamanya masa penderitaan warga terdampak di pengungsian.
(Dayank Ana)