Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis rekapitulasi data penanganan bencana 24 jam yang menunjukkan eskalasi kekeringan dan kebakaran lahan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku, Sabtu, (12/9/2026).
Berdasarkan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops) BNPB, krisis air bersih meluas di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pada Kamis (10/9/2026) pukul 15.00 WITA, mencakup 13 kecamatan yang terdiri dari 56 desa dan 17 kelurahan, di antaranya Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Majauleng, Pammana, Sabbangparu, Gilireng, Sajoanging, Pitumpanua, Maniangpajo, Penrang, Keera, dan Takkalalla.
Bencana kekeringan di Wajo tersebut berdampak langsung pada 724 kepala keluarga atau 2.292 jiwa akibat menyusutnya debit air baku, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengaktifkan posko darurat dan mendistribusikan 84.000 liter air bersih menggunakan 17 armada tangki serta dua tandon penampung.
Pada hari yang sama, kekurangan pasokan air melanda Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang menyebabkan sekitar 314 hektare lahan persawahan produktif di Kecamatan Sinjai Barat terancam puso, dengan kebutuhan mendesak berupa mesin pompa air, pipa penyalur, serta pasokan bahan bakar minyak.
Selain kekeringan, kebakaran vegetasi tercatat menghanguskan sekitar 6 hektare lahan di Kecamatan Parigi, Pattallassang, dan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, serta 5 hektare lahan di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebelum seluruh kobaran api berhasil dipadamkan oleh tim reaksi cepat BPBD.
Di Maluku, kebakaran lahan melanda Kabupaten Seram Bagian Timur dalam dua gelombang terpisah, yakni seluas 22 hektare di Bula Barat dan Teluk Waru pada Selasa (1/9/2026), serta 23,2 hektare pada Jumat (4/9/2026), dengan status tanggap darurat yang diperpanjang hingga awal Oktober 2026.
Merespons perkembangan kondisi cuaca ekstrem di berbagai daerah, langkah mitigasi ditekankan oleh BNPB kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan rawan bencana.
Larangan pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran serta prosedur pelaporan dini titik api dipaparkan dalam keterangannya.
“Masyarakat perlu menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar serta memastikan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dilakukan secara aman. Apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada BPBD atau instansi terkait agar dapat ditangani dengan cepat,” paparnya
Pedoman penghematan sumber daya air bagi warga di kawasan krisis kekeringan disampaikan lebih lanjut dalam imbauan tambahannya.
“Bagi masyarakat di wilayah terdampak kekeringan, penggunaan air bersih secara bijak perlu terus dilakukan dengan mendahulukan kebutuhan pokok. Kebutuhan mendesak di lapangan juga dapat disampaikan kepada BPBD setempat agar penanganan dan dukungan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat terdampak. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan penanganan kejadian bencana,” imbaunya.
(Rudi)
