Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim pemerintahannya berhasil memecah kebuntuan berbagai persoalan negara yang telah mangkrak selama puluhan tahun hanya dalam waktu kurang dari dua tahun. Klaim kinerja tersebut ia sampaikan saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Di hadapan parlemen, Prabowo memaparkan bahwa selama 21 bulan atau tepatnya 663 hari masa jabatannya, pemerintah telah mengeksekusi 121 kebijakan transformatif. Secara matematis, rasio ini setara dengan peluncuran satu kebijakan strategis setiap lima hari.
Prabowo menyoroti bahwa kecepatan pengambilan keputusan ini menjadi antitesis dari lambannya penanganan masalah negara di masa lalu. Menurutnya, kerumitan birokrasi yang selama puluhan tahun dianggap sebagai hambatan tak tertembus, kini mulai terurai.
“Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, dan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit, atau terlalu rumit dapat kita mulai diselesaikan,” urai Prabowo di mimbar parlemen.
Baca Juga Jelang HUT ke-81 RI, Cornelis Ajak Masyarakat Dayak di Kalbar Kibarkan Bendera Merah Putih
Sebagai bentuk nyata dari kebijakan transformatif tersebut, mantan Menteri Pertahanan ini membeberkan percepatan target swasembada di sektor pangan dan energi. Pada sektor pangan, Indonesia disebut telah mencapai swasembada di delapan komoditas termasuk beras, jagung, dan cabai hanya dalam kurun waktu satu tahun, melampaui target awal yang diproyeksikan memakan waktu empat hingga lima tahun.
Lompatan ini, lanjut Prabowo, dimungkinkan lewat pemangkasan regulasi secara masif. Pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk bersubsidi dan menekan harga pupuk hingga 20 persen, yang pada gilirannya mendongkrak laba PT Pupuk Indonesia hingga 252,8 persen.
Sementara di sektor energi, Indonesia mulai 1 Juli 2026 tercatat telah menghentikan total impor solar melalui implementasi bauran biodiesel B50. Kebijakan mandiri energi ini diklaim berhasil menyelamatkan devisa negara sebesar Rp170 triliun atau setara USD9,5 miliar.
Tolak Beri Alasan, Pantang Berpuas Diri
Baca Juga Banjir Rendam 100 Rumah Warga di Aceh Barat Daya, Air Belum Surut
Meski memaparkan deretan angka pencapaian, Prabowo merancang negasi yang tegas terkait posisinya sebagai kepala negara. Ia menolak penggunaan mimbar kenegaraan sebagai tempat untuk merasionalisasi kegagalan atau mencari kambing hitam atas masalah yang belum tuntas.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan rakyat,” tegasnya.
Presiden juga menampik bahwa rentetan keberhasilan seperti berjalannya program Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah, operasional 10.000 Koperasi Desa, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis yang menjangkau 108 juta jiwa sebagai garis akhir tugas pemerintah. Ia mengingatkan jajarannya bahwa persoalan fundamental seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, hingga mafia tambang ilegal masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut penyelesaian.
“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat. Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” kata Prabowo.
Di akhir pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa orkestrasi 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan terakhir bukanlah proyek politik jangka pendek untuk mengamankan kekuasaan, melainkan fondasi struktural jangka panjang.
“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” pungkasnya.
(Hendrawan)
