Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Nasional

Prabowo Sentil Pakar ‘Saking Pintarnya Jadi Goblok’ Imbas Kritik Terhadap Pemerintahannya

Hendrawan
Hendrawan
Sabtu, 19 September 2026 · 21:422 menit baca
Prabowo Sentil Pakar ‘Saking Pintarnya Jadi Goblok’ Imbas Kritik Terhadap Pemerintahannya
Presiden Prabowo Subianto sentil pakar yang kritik pemerintah tanpa kejujuran intelektual di HUT ke-28 PAN; tegaskan komitmen berantas kemiskinan dan stunting. (Dok. FB/ Prabowo Subianto)

Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pakar yang kerap menyoroti kebijakan pemerintah, dengan menilai bahwa sebagian dari mereka telah kehilangan kejujuran intelektual hingga mereduksi kritik menjadi fitnah. Pernyataan menohok tersebut disampaikan Prabowo di hadapan elite politik saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak anti-kritik. Namun, ia menolak keras narasi akademis yang terdistorsi menjadi tudingan tak berdasar. Di sinilah tensi pidatonya memuncak saat ia menyentil kepakaran pihak-pihak yang kerap menyerang pemerintahannya.

“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok,” ujar Prabowo.

Menyadari bahwa pernyataannya berpotensi dipotong dan memicu polemik publik, Prabowo tidak mundur. Ia justru mempertegas batas antara kritik dan pembunuhan karakter dengan mengutip pendekatan religius, merujuk pada basis massa PAN.

Prabowo Klaim Patahkan Kebuntuan Berbagai Persoalan Lewat 121 Kebijakan dalam 21 Bulan
Baca Juga

Prabowo Klaim Patahkan Kebuntuan Berbagai Persoalan Lewat 121 Kebijakan dalam 21 Bulan

“PAN kan juga ada basis agamis. Kalau tidak salah ada hadis yang bunyinya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” tuturnya.

Meski merasa gagasannya dikritik secara tidak proporsional, Kepala Negara memilih untuk menahan diri dari tindakan reaktif. Ia memosisikan pemerintahannya di atas polemik tersebut dengan memberikan ruang maaf bagi para pengkritiknya.

“Ada beberapa pakar saking pakarnya, dia melontarkan fitnah saudara-saudara. Tapi sudahlah kita bangsa besar, kuat, saya pun mencatat saja. Kalau dia sadar saya maafkan,” kata Prabowo.

Lebih jauh, Prabowo menggeser wacana dari sekadar balasan politis menjadi otokritik terhadap etika kaum cendekiawan. Ia menuntut adanya integritas mutlak dari mereka yang berdiri di mimbar akademik maupun ruang publik.

Tutup Rakorda MUI se-Kalimantan, Edi Kamtono Dorong Kolaborasi Ulama dan Pemerintah
Baca Juga

Tutup Rakorda MUI se-Kalimantan, Edi Kamtono Dorong Kolaborasi Ulama dan Pemerintah

“Tapi saya ingatkan, kalau anda punya kepintaran, jangan lupa, seorang cendekiawan itu harus jujur. Itu namanya kejujuran intelektual. Intelektual honesty,” ucapnya menegaskan.

Di balik retorika kerasnya terhadap para pakar, Prabowo menarik kembali esensi pidatonya pada garis fundamental pemerintahannya: kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa sumpah jabatannya bukan untuk melayani perdebatan elite, melainkan menghapus kemiskinan ekstrem di akar rumput.

“Kita ingin rakyat kita sejahtera, saya dari kecil saya di sumpah saya siap waktu itu, 18 tahun saya siap mati untuk negara ini. Saya ingin membela bangsa saya, untuk melihat suatu saat Indonesia terhormat, rakyat indonesia sejahtera, tidak ada orang lapar di Indonesia,” ujar Prabowo.

Bagi Prabowo, kesejahteraan bukan sekadar angka makroekonomi, melainkan pemenuhan hak nutrisi dasar. Ia menyoroti langsung krisis gizi anak yang menjadi ancaman nyata bagi daya saing bangsa ke depan.

“Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah kelaparan, tidak ada anak Indonesia yang stunting yang tidak dapat gizi, sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otaknya lemah, tidak bisa bersaing,” tambahnya.

Hingga pidatonya berakhir, Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik identitas pakar maupun wujud fitnah yang dimaksud. Namun, narasinya memberikan sinyal tegas: pemerintah membuka pintu seluas-luasnya untuk perbedaan pandangan dan dialektika, selama hal tersebut dilandasi oleh kejujuran intelektual, bukan manuver politik berkedok kepakaran yang mengorbankan agenda besar pengentasan kelaparan dan stunting.

(Hendrawan)