Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana selama tujuh hari pascagempabumi Magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada Selasa (16/6). Ketetapan hukum itu dituangkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 300.2.1/199/BPBD-6-ST/2026 yang berlaku sejak 17 hingga 23 Juni 2026. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sigi tengah mempersiapkan penetapan status darurat serupa dengan durasi 14 hari.
Berdasarkan pemutakhiran data taktis hingga Rabu (17/6) pukul 19.20 WIB, dampak kerusakan dan korban akibat guncangan tektonik ini meluas ke Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, dan Parigi Moutong. Otoritas penanggulangan bencana mengonfirmasi sedikitnya 2.012 kepala keluarga atau 6.458 jiwa terdampak.
Konsentrasi dampak terbesar berada di Kabupaten Sigi dengan 1.991 kepala keluarga atau 6.418 jiwa terdampak, disusul Kabupaten Parigi Moutong dengan 21 kepala keluarga atau 40 jiwa terdampak. Hingga saat ini, satu korban dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sigi. Selain itu, tercatat 15 orang mengalami luka berat dan 64 orang mengalami luka ringan.
Rincian sebaran korban luka mencakup 15 luka berat dan 61 luka ringan di Kabupaten Sigi, satu luka ringan di Kabupaten Poso, serta dua luka ringan di Kota Palu.
Baca Juga Gempa Darat Magnitudo 6,7 Guncang Sulawesi Tengah
Kerusakan Infrastruktur Publik dan Penutupan Jembatan
Asesmen visual di lapangan mengidentifikasi kerusakan masif pada sektor permukiman warga. Sebanyak 1.456 unit rumah mengalami rusak ringan, dengan sebaran 1.378 unit di Kabupaten Sigi, 63 unit di Kota Palu, dan 15 unit di Kabupaten Poso. Sigi juga mencatat kerusakan struktural berupa 112 unit rumah rusak sedang dan 47 unit rumah rusak berat. Di Parigi Moutong, sedikitnya 15 unit rumah terdampak dan masih dalam proses pendataan lanjutan.
Kerusakan sarana dan prasarana umum lintas kabupaten/kota terdata sebagai berikut:
Kabupaten Sigi: 34 fasilitas ibadah, 10 fasilitas pendidikan, 8 gedung perkantoran, 1 jembatan, 4 tempat usaha UMKM, 2 jaringan air bersih, 1 gedung pertemuan, dan 1 rumah adat.
Baca Juga Satu Warga Meninggal dan Puluhan Luka Akibat Gempa Magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah
Kota Palu: 1 fasilitas ibadah, 3 gedung perkantoran, 1 jembatan yang mengalami retak struktur, 1 tempat usaha, 4 hotel, dan 1 villa.
Kabupaten Poso: 5 unit rumah terdampak serta kerusakan pada ruas jalan provinsi penghubung Palu–Sigi–Poso yang mengalami amblas di sejumlah titik.
Dampak kerusakan di ibu kota provinsi memaksa otoritas menutup sementara akses Jembatan Palu III untuk pengkajian teknis lanjutan setelah ditemukan keretakan pada struktur utama. Dinas perhubungan bersama kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi untuk menjamin keselamatan warga. Sementara itu, pelayanan medis di beberapa rumah sakit didukung oleh pendirian tenda darurat di area luar gedung, meskipun sebagian pasien evakuasi mulai dikembalikan ke ruang perawatan secara bertahap.
Kendala Komunikasi dan Ancaman Gempa Susulan
Penanganan darurat di lapangan masih terhambat kendala geografis dan teknis. Di Kabupaten Poso, akses menuju Kecamatan Lore Utara hingga kini belum dapat dijangkau. Isolasi ini dipicu oleh terputusnya jaringan komunikasi, keterbatasan jumlah personel penolong, serta minimnya sarana transportasi darat yang memadai. Akibatnya, kaji cepat dampak bencana di wilayah tersebut belum berjalan optimal.
Hingga Rabu (17/6) pukul 12.17 WITA, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi telah terjadi 13 kali aktivitas gempa susulan (aftershock) dengan kekuatan bermagnitudo berkisar antara M4,0 hingga M4,2.
Merespons dinamika tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya sekunder. Warga diimbau memprioritaskan keselamatan dengan menghindari bangunan yang strukturnya sudah retak atau rusak sebelum dinyatakan aman oleh otoritas berwenang.
Baca Juga BNPB Catat Rentetan Bencana Hidrometeorologi di Tiga Wilayah Per 18 Juni 2026
Masyarakat diminta hanya mempercayai informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah setempat, serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Saat ini, kebutuhan mendesak yang sangat diperlukan di posko-posko pengungsian meliputi logistik penanggulangan bencana, lembaran terpal penutup bangunan, serta tambahan tenda darurat medis.
(Dayank Ana)
