Rencana strategis Pemerintah Indonesia untuk mendirikan Pusat Finansial Internasional (International Financial Center/IFC) memicu ketegangan koordinasi antar-lembaga negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memilih bungkam dan enggan memberikan komentar resmi melalui Staf Khusus Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyusul pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mencoret IKN dari daftar kandidat lokasi karena kondisi lapangan yang dianggap terlalu sepi.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bahwa pusat keuangan global ini membutuhkan wilayah dengan lalu lintas pengunjung internasional yang tinggi dan nyaman bagi investor. Pihak kementerian justru lebih melirik Bali sebagai lokasi potensial ketimbang ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut.
“Sampai sekarang saya belum tahu. IKN? Mungkin nggak, terlalu sepi di IKN. Kita akan cari tempat yang paling comfortable untuk internasional investor,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Langkah pencoretan ini memicu evaluasi serius dari para pelaku industri properti dan investasi komersial global. CEO Leads Property Services Indonesia, Hendra Hartono, menilai daya tawar IKN sebagai pusat keuangan dalam waktu dekat memang sangat terbatas karena cetak biru (blueprint) IKN dirancang murni sebagai pusat administrasi pemerintahan seperti Washington, D.C., bukan sebagai pusat bisnis regional layaknya New York.
Kalah Saing dari Labuan Malaysia dan Hambatan Safe Haven
Hendra Hartono memaparkan bahwa untuk membangun kepercayaan pemodal asing kelas atas atau High-Net-Worth Individuals (HNWI), diperlukan variabel kompleks yang mencakup integritas hukum, insentif pajak, kecepatan internet tanpa waktu henti (zero downtime), hingga kebijakan keimigrasian khusus.
“Tak lupa juga fasilitas izin tinggal melalui sejumlah kebijakan keimigrasian, seperti golden visa yang memungkinkan para HNWI menetap, berbisnis, dan berinvestasi di sektor properti premium,” tutur Hendra Hartono, Sabtu (4/7/2026).
Jika dipaksakan dalam waktu dekat, potensi IKN diproyeksikan hanya mentok sebagai lokasi penyimpanan aset (wealth parking). Pada fungsi itu pun, IKN dinilai akan sangat sulit menandingi Labuan IBFC milik Malaysia yang telah matang mengelola dana global sejak tahun 1990.
Bali dan Opsi Shenzhen Baru di Batam
Sebagai alternatif penolakan IKN, wacana yang diinisiasi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menempatkan IFC di Bali dianggap jauh lebih realistis. Presiden Prabowo Subianto sendiri menyambut baik gagasan tersebut guna menangkap migrasi modal asing asal Rusia, Ukraina, serta limpahan likuiditas Timur Tengah dari konflik geopolitik. Bali dinilai unggul karena kesiapan infrastruktur gaya hidup kelas atas serta eksistensi KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali.
Kendati demikian, Bali masih menyisakan pekerjaan rumah berupa kemacetan akut dan sistem pengelolaan sampah (waste management). Di luar opsi Bali, pemerintah disarankan melirik Batam untuk dikembangkan melampaui fungsinya saat ini yang hanya sekadar pusat data (data center) dan manufaktur.
“Skenario ini mirip dengan strategi pemerintah China yang membangun Shenzhen sebagai kota alternatif pendukung bagi Hong Kong,” pungkas Hendra.
Pembangunan IFC ini awalnya diproyeksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menandingi dominasi Singapura yang mampu menyerap dana global hingga Rp5.000 triliun sebelum disebar ke Asia Tenggara. Namun, dengan dicoretnya IKN dari daftar kandidat, pemerintah kini harus merombak ulang payung hukum regulasi investasi agar pusat keuangan langsung di Indonesia tetap dapat terealisasi tanpa ketergantungan pada infrastruktur ibu kota baru.
(Dayank Ana)
