Sab, 18/07/26 · 02.50.47
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Nusantara

Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN Ditargetkan Rampung 2027–2028

Rudi Agus Haryanto
Rudi Agus Haryanto
Kamis, 16 April 2026 · 18:402 menit baca
Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN Ditargetkan Rampung 2027–2028
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau lokasi proyek pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif IKN, Sabtu (11/4/2026). (Dok. Humas Otoritas IKN)

Nusantarapost.news, IKN — Pembangunan kawasan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan terus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek strategis ini ditargetkan selesai pada rentang tahun 2027 hingga 2028.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan hal itu saat meninjau lokasi proyek pada Sabtu (11/4/2026). Ia memastikan bahwa kedua kawasan tersebut tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan pemerintah.

“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujar Basuki di lokasi proyek.

Di kawasan legislatif, pembangunan direncanakan mencakup lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna dirancang sebagai pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang.

Komisi VII DPR RI: Jangan Sampai UMKM Tak Ada Ruang di IKN
Baca Juga

Komisi VII DPR RI: Jangan Sampai UMKM Tak Ada Ruang di IKN

Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden. Selain gedung-gedung utama, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan guna mendukung konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.

Foto udara drone kawasan pembangunan IKN Nusantara April 2026
Drone view kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) memperlihatkan progres pembangunan infrastruktur jalan, kawasan inti pemerintahan, dan berbagai proyek konstruksi yang tengah berjalan, April 2026. (Dok. Humas Otoritas IKN)

Pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.

Adapun paket kedua meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, dan masjid. Seluruh area yudikatif juga dilengkapi jalan kawasan sepanjang 8 kilometer.

Selain gedung-gedung lembaga negara, penguatan infrastruktur air turut menjadi prioritas. Pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01 terus dikerjakan.

Kejar Target Ibu Kota Politik 2028, Otorita IKN Evaluasi Ratusan Paket Konstruksi
Baca Juga

Kejar Target Ibu Kota Politik 2028, Otorita IKN Evaluasi Ratusan Paket Konstruksi

Jaringan perpipaan air minum juga sedang dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk melayani kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Nusantara, yang ditetapkan sebagai ibu kota negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, berlokasi di pesisir timur Pulau Kalimantan dengan luas wilayah sekitar 252.660 hektare hampir empat kali luas Jakarta.

(Rld)