Mengulas sejarah komunisme di Kalbar: dari pengasingan Boven Digoel 1927, penyusupan di tubuh Kodam, perang gerilya PGRS/Paraku, hingga mitigasi lewat Wanra. (Dok. HO/TNP)
Monumen Digulis yang berdiri kokoh di pusat Kota Pontianak, Kalimantan Barat, bukan sekadar ornamen kota. Monumen ini menjadi saksi bisu masuknya bara ideologi berhaluan kiri sejak dekade 1920-an, jauh sebelum meletusnya tragedi politik pada 1965 di tingkat nasional. Meskipun pengurus struktural Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak pernah terdeteksi berdiri secara resmi di wilayah ini pada masa pra-kemerdekaan, jejaring ideologis komunisme perlahan merayap melalui corong pers pergerakan, menembus barak-barak militer, hingga meledak dalam perang gerilya panjang PGRS/Paraku di tapal batas Sarawak yang memakan ribuan korban jiwa.
Akar Ideologi Kiri dan Eksil Boven Digoel
Perjalanan paham sosialisme dan komunisme di Kalimantan Barat awalnya disemai melalui media cetak yang radikal. Pengaruh komunisme internasional mulai mengakar sejak tahun 1923 melalui organisasi Sarekat Rakyat, yang bertindak sebagai badan bawahan (underbouw) PKI. Kalangan intelektual pergerakan pada masa itu menggunakan instrumen pers seperti koran Halilintar dan Berani untuk menggelorakan perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme.
Geliat pers kiri ini pada akhirnya memicu represi keras dari pemerintah Hindia Belanda. Puncaknya terjadi pada 1 April 1927, di mana para aktivis pergerakan dan tokoh pers Kalbar ditangkap lalu diasingkan ke Boven Digoel, Papua. Sebelas pejuang yang dibuang inilah yang kemudian diabadikan menjadi 11 tonggak bambu runcing pada Monumen Digulis yang diresmikan pada 10 November 1987.
Memasuki fase pasca-kemerdekaan, pergerakan komunisme di Kalbar sempat mengalami kevakuman pengkaderan yang signifikan karena tokoh-tokoh radikal era 1920-an telah tewas dibunuh tentara Jepang dalam Tragedi Mandor. Karel Juniardi, Dosen S2 Pendidikan IPS Universitas PGRI Pontianak yang juga pernah dan aktif terlibat di dalam Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XII Kalimantan Barat, menegaskan bahwa struktur kepartaian murni tidak terbentuk secara utuh.
“Pahamnya sendiri itu sejak tahun 20-an. Nah, kalau strukturnya berbentuk organisasi, tapi PGRS/Paraku,” ungkap Karel menjelaskan akar historis tersebut.
Menariknya, infiltrasi PKI pada era 1960-an justru masuk merasuk ke tubuh militer lokal. Tokoh dengan pangkat tertinggi yang menjadi gembong PKI di tubuh Kodam XII/Tanjungpura adalah Letkol Kistam, yang saat itu menduduki posisi strategis sebagai Asisten II Operasi. Ironisnya, para perwira pertama yang terindikasi komunis yang mayoritas merupakan alumni Sekolah Perwira (Secapa) Cimahi tidak bergerak memimpin pasukan secara fisik, melainkan membangun komplotan rahasia yang senyap di dalam tubuh militer.
Kesaksian Pelaku Sejarah dan Nasib Berbeda Tahanan
Mantan Perwira Operasi Kodam XII/Tanjungpura, Kapten (Purn) Suwarto, menjadi saksi hidup bagaimana gerakan bawah tanah kelompok kiri ini beroperasi. Ia menuturkan pengalamannya saat melatih sukarelawan ibu-ibu Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) selama kurang lebih tiga bulan di masa konfrontasi Dwikora.
“Kalau ibu-ibu Gerwani memang dia sudah secara rahasia sudah siap menghadapi yang akan datang PKI,” kenang Suwarto saat menyoroti agenda terselubung organisasi tersebut di Pontianak.
Lebih lanjut, Suwarto juga mengungkap bahwa Gedung Pancasila di Pontianak pada era tersebut banyak didominasi dan digunakan untuk rapat-rapat kelompok PKI.
Berbeda dengan gelombang pembersihan berdarah di wilayah Jawa pasca-G30S, penanganan eks-simpatisan komunis di Kalimantan Barat tidak berujung pada eksekusi mati. Anggota militer yang terafiliasi rata-rata dijatuhi hukuman kurungan penjara.
“Sepuluh tahun dia dibui dan dihilangkan haknya. Setelah sepuluh tahun dia pada keluar,” ujar Suwarto. Sebagian dari mereka kemudian kembali melanjutkan hidup secara normal sebagai warga sipil, bahkan ada yang beralih profesi menjadi pekerja di sektor kelapa sawit.
Akhirnya bergabunglah 2 kelompok besar pasukan rakyat sukarela saat itu yang bernama Pasukan Rakyat Kalimantan Utara yg lebih dikenal dengan Paraku, dan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS). Bergabungnya kedua kelompok ini terjadi tahun 1964 dgn nama gabungan PGRS/Paraku. (Dok. ANRI)
Palagan Gerilya PGRS/Paraku dan Tragedi Kemanusiaan
Ketika sel-sel PKI di wilayah perkotaan berhasil dilumpuhkan pada tahun 1966, episentrum ancaman bergeser menjadi konflik bersenjata berskala besar di rimba perbatasan. Gerakan ini dimotori oleh Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku). Awalnya, kelompok berideologi komunis yang menolak Negara Federasi Malaysia ini dibentuk sebagai sukarelawan (Sukwan) dan didukung penuh oleh pemerintah Orde Lama dalam Operasi Dwikora (1963–1966).
Namun, transisi kekuasaan ke Orde Baru membuat dukungan Republik Indonesia dihentikan. Bukannya menyerahkan senjata, anggota PGRS/Paraku justru lari ke hutan dan berbalik melakukan perlawanan gerilya lintas batas melawan pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Pasukan ini tidak berdiri sendiri, melainkan turut ditopang oleh laskar bentukan tokoh lokal dari Banjarmasin bernama Syarif Ahmad Sofyan Al-Barakbah yang mendirikan organisasi Barisan Rakyat (BARA).
Operasi penumpasan memakan waktu yang sangat lama karena kelompok pemberontak mempraktikkan taktik gerilya lintas tapal batas yang merepotkan militer.
“Kalau di sini kan di Jawa memberantasnya karena sesama wilayah Indonesia mudah, tapi kalau sana kan dikejar, lari ke sana, ah nunggu lah. Nunggu mereka turun lagi ke Kalimantan Barat dikejar, bolak-balik,” urai Karel Juniardi.
(Dok. ANRI)
Kekuatan pemberontak bersenjata ini baru benar-benar mengalami kemunduran usai Sofyan tewas tertembak oleh pasukan RPKAD pada 12 Januari 1974 di Sungai Kelabau, Terentang.
Sayangnya, rentetan perburuan gerilyawan ini meninggalkan luka kemanusiaan yang mendalam berupa Tragedi Mangkok Merah pada penghujung tahun 1967. Tersulut oleh pembunuhan tokoh adat Dayak yang dilakukan gerilyawan komunis, kemarahan memuncak melalui ritual pemanggilan perang adat (Mangkok Merah) yang memobilisasi massa secara masif.
Konflik berdarah di segitiga wilayah Anjungan-Mandor-Menjalin ini diperkirakan merenggut 2.000 hingga 3.000 nyawa. Tidak hanya itu, imbas peperangan memaksa 50.000 hingga 80.000 warga etnis Tionghoa mengungsi ke wilayah pesisir seperti Singkawang dan Pontianak, yang tragisnya berujung pada kematian sekitar 4.000 pengungsi di kamp penampungan akibat wabah penyakit dan minimnya fasilitas kesehatan. Sejarah komunisme di Kalimantan Barat pun terangkai bukan sekadar sebagai perebutan ideologi politik di gedung pemerintahan, melainkan sebagai palagan panjang yang mengubah lanskap demografi dan sosial masyarakat perbatasan.
Lumpuhnya Urat Nadi Ekonomi Pedalaman dan Taktik Baru Militer
Eksodus massal puluhan ribu warga etnis Tionghoa ke kawasan pesisir akibat Tragedi Mangkok Merah pada 1967 tidak hanya melahirkan krisis kemanusiaan akut, tetapi juga meruntuhkan struktur perekonomian pedalaman Kalimantan Barat secara instan. Terputusnya pasokan barang dan jasa dari pedagang Tionghoa memicu kemacetan parah pada jalur distribusi, membuat aktivitas ekonomi masyarakat lokal lumpuh total di tengah situasi keamanan yang belum stabil.
Menghadapi kompleksitas krisis ekonomi dan ancaman gerilya PGRS/Paraku yang berbaur dengan geografi perbatasan yang sulit, militer terpaksa merombak total strategi pendekatannya. TNI menyadari bahwa operasi tempur seperti Sapu Bersih 1 hingga 3 tidak akan tuntas tanpa penguasaan intelijen akar rumput. Sebagai respons, komando militer daerah menginisiasi pendekatan sipil-militer melalui pembentukan satuan Perlawanan Rakyat (WANRA) di tingkat kecamatan, salah satunya berpusat di Sungai Pinyuh, yang kelak menjadi cikal bakal organisasi Pertahanan Sipil (HANSIP).
Pelibatan elemen sipil dalam radar pertahanan ini sejatinya sudah diinisiasi secara terbatas sebelum meletusnya konflik besar. Kapten (Purn) Suwarto, eks-Perwira Operasi Kodam XII/Tanjungpura, membeberkan bagaimana ia sempat turun langsung melatih elemen sipil di perkotaan selama masa transisi kritis tersebut.
“Saya melatih di kota itu. Latihannya sampai kurang lebih tiga bulan lah saya melatih ibu-ibu Gerwani dan ibu-ibu Kartika Candra Kirana. Tapi hanya latihan saja maksudnya untuk kekuatan dialah supaya siap siaga kalau ada kejadian apa-apa,” terang Suwarto mengisahkan dinamika pembinaan yang saat itu berjalan beriringan dengan penyusupan simpatisan sayap kiri.
Namun, pasca-1967, pembentukan WANRA memiliki visi strategis yang jauh lebih krusial. Organisasi barisan rakyat ini diubah menjadi instrumen pembinaan teritorial militer guna memudahkan pengawasan ketat terhadap mobilitas dan pergerakan sosial-politik masyarakat. Melalui WANRA, negara melakukan doktrinisasi ideologi secara masif dan terstruktur untuk memutus rantai pasokan logistik gerilyawan, sekaligus membentengi wilayah pedesaan agar paham komunisme radikal peninggalan PGRS/Paraku tidak lagi memiliki ruang untuk bereproduksi di bumi Khatulistiwa.
Dinamika pergerakan haluan kiri di Kalimantan Barat membentang melintasi multi-dimensi waktu; bermula dari letupan gagasan anti-kolonialisme kaum intelektual yang dibungkam di Boven Digoel pada 1927, menyusup diam-diam ke barak perwira Cimahi, hingga meledak menjadi perang proksi berdarah di rimba Sarawak yang baru benar-benar padam pada 1976 melalui Operasi Gabungan Indonesia-Malaysia.
Berbeda dengan narasi sejarah di Pulau Jawa yang didominasi benturan agamis dan militer secara frontal, rekam jejak komunisme di Kalimantan Barat memperlihatkan anomali sejarah yang kompleks melibatkan sentimen pembentukan negara federasi, operasi intelijen senyap, hingga eksploitasi suku adat lokal yang berujung pada tragedi kemanusiaan. Rangkaian peristiwa ini menegaskan satu realitas jurnalistik historis: ketika polarisasi ideologi politik bertabrakan dengan kepentingan strategis teritorial, masyarakat akar rumputlah yang selalu dipaksa membayar harga termahal dari sebuah resolusi konflik kekuasaan.
