Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Peristiwa

Serangan Fajar Greenpeace di Tugu Selamat Datang Berujung Penurunan Paksa oleh Aparat

Hendrawan
Hendrawan
Selasa, 20 Oktober 2026 · 13:572 menit baca
Serangan Fajar Greenpeace di Tugu Selamat Datang Berujung Penurunan Paksa oleh Aparat
Aksi subuh aktivis Greenpeace membentangkan spanduk krisis iklim di Tugu Selamat Datang Bundaran HI berakhir diturunkan paksa oleh aparat dan damkar. (Dok. Men sana in koperasi/via X)

Kawasan Bundaran Hotel Indonesia mendadak digegerkan oleh aksi sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia yang memanjat Monumen Selamat Datang sejak subuh dan membentangkan dua spanduk raksasa, Selasa, (20/10/2026). Aksi damai bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut menyoroti krisis iklim serta tingginya biaya hidup, sebelum akhirnya aparat gabungan bersama petugas pemadam kebakaran mencopot paksa spanduk tersebut sekitar pukul 07.52 WIB dan memaksa para aktivis turun pada pukul 08.00 WIB.

Langkah penurunan paksa atribut aksi tersebut memicu reaksi warganet di media sosial X. Akun @salingjagawarga menyoroti pengerahan armada pemadam kebakaran dan aparat kepolisian di lokasi penertiban.

“Sama banner @GreenpeaceID ketakutan banget sampe manggil damkar & aparat. Jam 08.00 pasukan greenpeace udah dipaksa turun. Sekali lagi respect buat kawan-kawan,” tulis akun tersebut.

(Dok. Icy/via X)

Sentimen bernada kritik terhadap respons aparat juga diutarakan oleh pengguna akun @independentjawa melalui kolom balasan.

Isu Pembatasan Konten Karhutla di Instagram Mencuat, Apa Kata Komdigi?
Baca Juga

Isu Pembatasan Konten Karhutla di Instagram Mencuat, Apa Kata Komdigi?

“Keliatan bgt lemah dan anti kritiknya,” tulis akun tersebut menanggapi tindakan pencopotan spanduk.

Pesan advokasi lingkungan yang dipasang aktivis mencakup dua spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” yang menghadap ke arah Istana Merdeka, serta “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” ke arah selatan Bundaran HI.

Beban nyata yang dihadapi kelompok rentan akibat bencana ekologis dan kabut asap dipaparkan oleh Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” ucap Jeanny Sirait.

KPK Gelar Operasi Tangkap Tangan di Lingkungan BNPB
Baca Juga

KPK Gelar Operasi Tangkap Tangan di Lingkungan BNPB

(Dok. Namaso/via X)

Kesenjangan antara target kebijakan ekonomi dan situasi riil ketahanan hidup warga turut disorot oleh Jeanny dalam keterangannya.

“Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.

Ketidakmerataan dampak dari klaim pertumbuhan ekonomi nasional dikritisi oleh Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi.

“Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” kata Atha.

Besarnya biaya adaptasi krisis yang harus ditanggung secara mandiri oleh masyarakat digarisbawahi oleh Atha sebelum menutup pernyataan.

“Berbagai upaya ini menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi ini juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga,” tambah Atha.

Kurangi Emisi Karbon, DPMPD Kaltim Dampingi 27 Komunitas Adat Raih Legalitas MHA
Baca Juga

Kurangi Emisi Karbon, DPMPD Kaltim Dampingi 27 Komunitas Adat Raih Legalitas MHA

Riset terbaru organisasi tersebut mencatat 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi pangan, 39 persen mengalami penurunan produktivitas pendapatan, serta 20 persen terbebani pada biaya tempat tinggal dan transportasi.

(Hendrawan)