Di tengah semangat pembangunan nasional yang terus digaungkan, ada kegelisahan yang diam-diam hidup di hati sebagian masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah pertanyaan sederhana namun cukup mengusik: mengapa Kalbar terasa seperti belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional?
Padahal jika melihat luas wilayah, posisi strategis berbatasan langsung dengan Malaysia, serta kekayaan sumber daya alamnya, Kalbar seharusnya memiliki nilai penting dalam peta pembangunan Indonesia.
Dari era kayu lapis di masa lalu, hingga kini menjadi penghasil sawit, CPO, bauksit, emas dan alumina, kontribusi Kalbar terhadap pendapatan negara bukanlah sesuatu yang kecil.
Namun dalam realitas pembangunan, masyarakat sering membandingkan. Ketika provinsi lain sudah menikmati jalan tol, jalan layang hingga konektivitas modern, Kalbar masih berkutat pada persoalan dasar infrastruktur yang berjalan lambat.
Baca Juga SRUK: Ketika Perang Karbon Indonesia Berhenti Jadi Trailer dan Akhirnya Masuk Layar Lebar
Jembatan Kapuas pertama misalnya, baru terbangun pada era 80-an. Setelah lebih dari 40 tahun, barulah hadir jembatan kembarnya.
Pelabuhan Kijing yang sejak lama direncanakan juga membutuhkan perjalanan panjang hingga akhirnya terealisasi. Kini ketika potensi kemacetan logistik mulai terlihat jika pelabuhan beroperasi maksimal, pembangunan jalan tol penunjangnya pun belum tampak menjadi prioritas.
Maka wajar bila muncul perasaan di sebagian masyarakat: apakah Kalbar hanya menjadi pelengkap penderita pembangunan nasional?
Pertanyaan ini tentu bukan untuk menyalahkan sepenuhnya pemerintah pusat.
Sebab introspeksi juga perlu diarahkan kepada diri kita sendiri sebagai masyarakat Kalbar.
Bisa jadi persoalannya bukan semata-mata karena pusat tidak peduli, tetapi karena daya dorong politik dan kekuatan lobi pembangunan kita belum cukup kuat di tingkat nasional.
Baca Juga Aroma Liberika dan Komitmen CSR untuk Kalimantan Barat
Indonesia pernah memiliki wakil presiden dari Kalbar, yaitu Hamzah Haz. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa kedekatan politik tidak otomatis mampu mempercepat pembangunan daerah jika tidak dibangun secara sistematis dan berkelanjutan.
Di era modern, pembangunan bukan hanya soal potensi daerah, tetapi juga soal siapa yang paling aktif memperjuangkan kepentingannya.
Daerah yang maju biasanya memiliki kekuatan kolektif: pemerintah daerah yang solid, elite politik yang kompak, dunia usaha yang bergerak bersama, akademisi yang aktif memberi gagasan, dan masyarakat yang terus menyuarakan kebutuhan pembangunan.
Mungkin selama ini masyarakat Kalbar terlalu sabar. Terlalu terbiasa menerima keadaan sambil berharap perubahan datang dengan sendirinya. Padahal pembangunan sering kali lahir dari suara yang terus menerus diperjuangkan, dikawal dan diingatkan.
Tulisan ini bukan untuk menumbuhkan rasa kecewa terhadap bangsa sendiri.
Justru sebaliknya, sebagai ajakan introspeksi bersama bahwa Kalbar harus mulai lebih percaya diri memperjuangkan posisinya di level nasional.
Karena daerah yang besar bukan hanya daerah yang kaya sumber daya alamnya, tetapi daerah yang masyarakatnya memiliki keberanian menyuarakan masa depannya.
Baca Juga Guru Besar, Produk Lokal, dan Drama Nasional yang Sering Salah Panggung
Semoga ke depan Kalbar tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil, tetapi juga menjadi daerah yang menikmati hasil pembangunan secara lebih adil dan setara.
Oleh: Mei Purwowidodo
*Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan redaksi. Segala pendapat, analisis, dan penilaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
